PEKANBARU, GORIAU.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (12/6/2013) akhirnya menetapkan Zaini Ismail sebagai Sekda Provinsi Riau. Artinya, 'roda' pemerintahan daerah akan tetap mampu berjalan meski tanpa gubernur dan wakil gubernur sekalipun. Kondisi tersebut dikabarkan mempengaruhi status Rusli Zainal, tersangka kasus suap dan penerimaan hadiah proyek PON dan korupsi kehutanan Riau.

Pertimbangan ini menurut sejumlah sumber dari pengamat hukum cukup logika, karena dalam waktu dekat, Provinsi Riau bakal menggelar 'pesta demokrasi' Pemilihan Gubernur yang sejauh ini telah terdaftar sebanyak delapan pasang bakal calon, salah satunya adalah Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit.

Jika Mambang lolos verifikasi dan 'bertarung' bersama kandidat lainnya, artinya dia akan mengambil cuti panjang hingga tidak lagi bisa mencampuri urusan kepemerintahan. Sementara 'kursi' Sekdaprov sebelumnya masih kosong. Jika Rusli ditahan, maka 'roda' pemerintahan daerah bisa 'lumpuh' karena tidak adanya pengambil kebijakan.

Bahkan sebelumnya di Jakarta, pimpinan KPK, Busyro Muqoddas juga sempat mengatakan, jabatan Rusli Zainal sebagai Gubernur Riau menjadi suatu pertimbangan mengapa yang bersangkutan tidak ditahan hingga saat ini.

"Kalau sempat RZ (Rusli Zainal) ditahan, hal itu akan berdampak pada daerah dan masyarakat di Riau. Hal ini tentu menjadi pertimbangan kami di KPK," kata Busyro.

Kondisi sekarang tentunya berbeda, karena saat ini 'kursi' Sekdaprov telah diisi oleh Zaini Ismail yang bisa mengambil kebijakan pemerintah daerah.(fzr)