RENGAT, GORIAU.COM - Pencopotan jabatan yang dilakukan oleh Pemkab. Inhu terhadap 6 (enam) orang pejabat di lingkungan Pemkab. Inhu dinilai sangat meresahkan, pasalnya pencopotan jabatan ini tanpa melalui prosedur yang sebenarnya, tanpa ada evaluasi, tanpa analisa jabatan (Anjab).

Sebagaimana diketahui bahwa pencopotan yang terjadi pada Rabu (12/6/2013) hanya melalui surat dan tanpa melalui mutasi jabatan, masing-masing pejabat menerima surat dari pihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah).

Salah seorang PNS di Inhu mengaku resah dengan apa yang dilakukan oleh Pemkab. Inhu tanpa alasan dan kesalahan yang jelas, sesuai PP 100 tentang Kepegawaian Pencopotan Jabatan haruslah didasari dengan adanya kesalahan yang jelas, ada teguran yang disampaikan kepada yang bersangkutan, teguran ini pun dilakukan sebanyak tiga kali.

''Jika sudah mendapat teguran sebanyak tiga kali pejabat yang bersangkutan belum juga melaksanakan tugasnya dengan baik baru dapat dilakukan pencopotan jabatan,'' tegas Ketua LSM PKKN (Pemantau Korupsi Kolusi Nefotisme) Kab. Inhu Berlin Manurung.

Menurutnya, apa yang dilakukan Pemkab Inhu selain melanggar aturan (PP 100) juga menimbulkan keresahan bagi PNS yang berkarir di Kab Inhu.

''Seharusnya mutasi maupun pencopotan dilakukan bukan karena perasaan senang tidaknya terhadap yang bersangkutan. apalagi kita dengar pencopotan ini ada kaitannya dengan masalah LAMR (Lembaga Adat Melayu Riau) Kab Inhu yang melakukan demo beberapa waktu yang lalu,'' katanya.

Mutasi jabatan yang dilakukan seharusnya melalui Proses Pertimbangan Analisa Jabatan (Anjab) dan diproses secara benar oleh Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), bukan main copot begitu saja, negeri ini memiliki aturan yang harus dijalankan oleh Pemkab Inhu, ujarnya.

Untuk itu LSM PKKN Kab Inhu akan menindak lanjuti secara serius masalah ini, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi ke  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri terkait lainnya. (aun)