PEKANBARU – Seorang pegawai negeri sipil (PNS) berinisial AG akhirnya ditahan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau karena diduga terlibat dalam kasus dugaan kredit fiktif fasilitas kredit modal kerja konstruksi (KMKK) di Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Cabang Pekanbaru senilai Rp 7,2 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Ferry Irawan, Jumat (11/11/2022) membenarkan penahanan tersangka tersebut.''AG sudah kami tahan,'' ujar Ferry Irawan singkat.

Sementara itu Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto mengatakan, AG ditahan sekitar pukul 17.00 WIB.

Penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan No : Sp.Han/95/XI/RES.3.4./2022/Ditreskrimsus, tanggal 11 November 2022.

''Pertimbangan penahanan karena ancaman hukuman di atas lima tahun. Alasan subjektifnya untuk mempermudah proses penyidikan,” tegas Sunarto.

AG dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Kasubdit Tindak Pidana Perbankan Ditreskrimsus Polda Riau Kompol Teddy Ardian membeberkan peran AG yang ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Oktober 2022 itu.

Perannya dalam perkara sebagai orang yang membantu melancarkan pencairan dana dari BJB untuk Arif Budiman selaku debitur.

“Saat peristiwa ini terjadi tersangka AG adalag salah satu anggota Pokja Sekwan DPRD Riau. Dia yang menandatangani SPK si Arif Budiman,” bebernya.

Pada pengembangan kasus ini pihaknya sudah memeriksa saksi dari debitur, serta pegawai BJB Cabang Pekanbaru. Termasuk saksi ahli dari BPKP Perwakilan Riau dan pihak Kementerian Keuangan juga memberikan keterangan.

Teddy menambahkan kasus kredit fiktif itu berawal dari laporan pihak debitur soal kejahatan perbankan. Dugaan kredit fiktif itu terjadi sejak 2015 hingga 2016.

Awalnya ada laporan dari debitur di BJB soal kasus perbankan. Laporannya tentang dana nasabah di bank tersebut disebut hilang. Setelah diselidiki, polisi akhirnya menetapkan mantan Manajer Komersial BJB Cabang Pekanbaru inisial IO dan teller bank inisial TR sebagai tersangka.

Kedua pelaku bahkan sudah divonis bersalah Pengadilan Pekanbaru beberapa waktu lalu. Polisi menemukan dugaan pidana lain dari kasus itu.

Debitur yang melaporkan bernama Arif Budiman, mengajukan kredit fiktif. Setelah didalami, Arif akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Berulang kali dipanggil polisi, Arif tidak datang.

Polisi mencari Arif di rumahnya tetapi juga tak ditemukan. Setelah mencari tahu, polisi mengendus keberadaan Arif di Jakarta.

Kemudian, polisi berangkat ke Jakarta dan berhasil menangkapnya awal Juli 2022 lalu. Dia ditangkap karena kabur setelah ditetapkan tersangka dan jelang pelimpahan tahap dua ke Kejaksaan Tinggi Riau.

Sebelum menangkap Arif di Jakarta, penyidik bersama tokoh masyarakat sudah datang ke rumahnya di Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Selasa (5/7). Namun, Arif sudah kabur meninggalkan rumah.

Arif Budiman dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat 2 Huruf b UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP

Dugaan korupsi tersebut terkait pemberian fasilitas KMKK kepada Debitur Group Perusahaan CV Palem Gunung Raya, CV Putra Bungsu, CV Hikmah dan CV Putra Wijaya yang menggunakan dokumen kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) tidak sah atau fiktif.

Arif Budiman selaku debitur yang mengelola CV Palem Gunung Raya, CV Putra Bungsu, CV Hikmah dan CV Putra Wijaya mengajukan permohonan KMKK Standby Loan pada 18 Februari 2015 dan 23 Februari 2015 di BJB Kota Pekanbaru.

Saat melakukan pencairan kredit tersebut, CV Putra Bungsu dan CV Palem Gunung Raya diduga menggunakan SPK tidak sah atau fiktif atas kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan di Kantor DPRD Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Pencairan KMKK itu masuk ke Rekening Giro CV Putra Bungsu dan CV Palem Gunung Raya yang dikelola oleh Arif Palembang.

Pria yang akrab disapa Arif Palembang selaku nasabah, memiliki hubungan kedekatan dengan Indra Osmer selaku Manager Bisnis BJB Pekanbaru saat itu.

Sehingga pada saat kejadian, Indra Osmer menyalahgunakan kewenangan jabatannya dengan tidak melakukan verifikasi kebenaran atau keabsahan atas kontrak/SPK yang disampaikan oleh tersangka Arif Budiman secara berulang.

Dengan begitu, pihak BJB memberikan KMKK Standby Loan kepada grup perusahaan yang dimiliki oleh Arif Palembang yang tidak dapat dilunasi pembayaran kewajiban kepada pihak bank atas kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan di Kantor DPRD Riau dan Disdik Kuansing.

Hal itu mengakibatkan kerugian bank atas kredit macet CV Putra Bungsu dan CV Palm Gunung Raya, karena tidak ada sumber pengembalian atau sumber berbayar.

Atas perbuatan itu, timbul kerugian keuangan negara sebesar Rp 7.233.091.582. Angka tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi. (kl4)