TELUKKUANTAN - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Andi Putra meminta masyarakat yang berada di areal hak guna usaha (HGU) PT Duta Palma Nusantara (DPN) untuk tenang dan menahan diri.

"Masyarakat tenang, jangan terpancing dengan suasana sekarang. Jangan ada yang bertindak, apalagi berujung anarkis. Saat ini, Pak Gubernur juga berjuang bersama kita," ujar Andi Putra, Senin (6/9/2021) di Telukkuantan.

Situasi masyarakat Kuansing sempat memasang ketika PT DPN memutus akses masyarakat. Masyarakat kesulitan untuk ke kebun. Kemudian, PT DPN juga memaksa masyarakat untuk menjual lahan yang diklaim berada di konsesinya.

Dalam surat yang disampaikan ke masyarakat, PT DPN memberi batas waktu sampai 31 Agustus 2021, agar menyerahkan lahan garapan masyarakat tersebut ke perusahaan. Nilai ganti rugi yang ditawarkan senilai Rp70 juta per hektare. Jika tidak mau, maka perusahaan akan memutus jalan.

Hingga 31 Agustus 2021, tidak ada masyarakat yang bersedia menyerahkan lahan ke perusahaan. Sesuai dengan janjinya, PT DPN langsung memutus akses masyarakat.

Terkait konflik dengan PT. DPN ini, Bupati Kuansing sudah meminta dengan baik-baik ke perusahaan agar akses masyarakat dikembalikan. Selain itu, Bupati Kuansing juga melaporkan situasi yang terjadi ke Gubernur Riau, Syamsuar.

"Nah, saat rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, pas pembagian sertifikat gratis kemaren, Pak Gubernur langsung menyampaikan persoalan ini ke Pak Menteri. Jadi, mari kita tunggu perjuangan Pak Gubernur. Mudah-mudahan, pemerintah pusat turun untuk menyelesaikan konflik ini," kata Andi Putra.

Andi Putra mengimbau agar semua stakeholder dan tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah, Benai dan Kuantan Hilir Seberang, daerah yang berbatasan dengan HGU PT DPN, untuk menenangkan masyarakat.

"Sekali lagi, kami mohon masyarakat tetap tenang dan jangan terprovokasi. Kami tidak ingin ada masyarakat yang menjadi korban lagi. Kami sedang berusaha untuk mencari jalan keluarnya," tutup Andi Putra.***