
SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti mulai memperketat penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah di seluruh lini birokrasi. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama pemerintah kecamatan diwajibkan merancang mekanisme kerja baru yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan tata kelola tersebut mengemuka dalam Rapat Inovasi Daerah yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Kepulauan Meranti di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati, Selasa (17/11/2026). Rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, SH ini turut diikuti Asisten Administrasi Umum, para kepala OPD, serta seluruh camat di wilayah Kepulauan Meranti.
Sudandri mengingatkan jajaran birokrasi agar memahami secara utuh ketentuan regulasi daerah tersebut, mulai dari tata cara penyusunan hingga mekanisme pengembangannya. Menurutnya, penyusunan program baru harus selaras dengan bidang urusan masing-masing perangkat daerah dan berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, serta keterbukaan.
"Jadi inovasi harus ada kebaruan dan memberikan manfaat. Ujungnya adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai bidang urusan," jelasnya.
Dalam sesi rapat tersebut, Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Meranti memaparkan aspek teknis mengenai pemanfaatan dan penerapan inovasi daerah agar mudah dieksekusi oleh setiap satuan kerja. Evaluasi dan dokumentasi berkala juga ditekankan agar setiap tahapan program memiliki rekam jejak yang jelas.
Sudandri menilai, penerapan aturan ini akan mendorong peningkatan disiplin dan etos kerja aparatur sipil di tingkat kabupaten hingga kecamatan. Ia pun merujuk pada praktik yang telah dijalankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai contoh penyelarasan program daerah dengan kondisi lapangan.
"Seluruh OPD wajib menerapkan inovasi di masing-masing perangkat daerah. Tujuannya agar pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, lancar dan dapat meningkatkan etos kerja, sehingga berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Melalui pemahaman teknis yang dibahas bersama Bappedalitbang, seluruh pimpinan OPD dan camat diminta segera menindaklanjuti ketentuan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tersebut ke dalam rencana kerja nyata di instansi masing-masing. Publikasi bertahap atas setiap capaian perangkat daerah turut dijadwalkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik. ***