PEKANBARU – Anggota DPRD Pekanbaru Fraksi Demokrat, Muhammad Zahirsyah, meminta penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pekanbaru tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Menurutnya, petugas tidak hanya perlu memperhatikan penegakan aturan, tetapi juga harus melihat kondisi masyarakat saat proses penertiban berlangsung.

Hal tersebut disampaikannya menyusul insiden penyerangan terhadap dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru saat melakukan penertiban pedagang di kawasan Pasar Tumpah Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sukajadi, Kamis, 12 November 2026. Dalam kejadian itu, kedua petugas mengalami luka sayatan akibat senjata tajam yang digunakan dalam penyerangan tersebut.

Zahirsyah mengatakan, dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah, petugas perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi di lapangan. Apabila suasana mulai memanas dan berpotensi menimbulkan konflik, menurutnya, penertiban sebaiknya tidak dipaksakan.

“Kita sebagai penegak aturan juga harus melihat bagaimana kondisi emosi masyarakat. Apabila memang memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menurut saya harus ditahan juga, jangan terlalu dipaksakan,” kata Zahirsyah kepada awak media, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, ia menilai Satpol PP telah menjalankan tugasnya dalam menegakkan aturan dan menjaga ketertiban umum. Namun, persoalan pedagang yang kembali berjualan di kawasan terlarang setelah ditertibkan masih menjadi tantangan tersendiri bagi petugas.

Ia mencontohkan aktivitas PKL di sekitar Mal SKA yang sebelumnya telah ditertibkan dan berpindah ke kawasan depan Universitas Muhammadiyah Riau (Umri). Namun, setelah beberapa waktu, sebagian pedagang kembali berjualan di lokasi sebelumnya.

Kondisi serupa, menurutnya, juga ditemukan di sejumlah ruas jalan lainnya di Pekanbaru. Zahirsyah menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan saat penertiban berlangsung, tetapi perlu dilanjutkan dengan patroli secara rutin.

“Kadang ketika Satpol PP turun ke lokasi, pedagang memang tidak berjualan lagi. Tetapi setelah petugas pergi, terutama pada malam hari, mereka kembali berjualan. Jadi, menurut saya kuncinya adalah rutin melakukan patroli,” ujarnya.

Ia juga menyarankan agar petugas memberikan tindakan lebih tegas terhadap pedagang yang berulang kali melanggar aturan. Apabila teguran sudah diberikan tetapi tidak diindahkan, penyitaan barang dagangan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan efek jera.

Di sisi lain, Zahirsyah memahami bahwa sebagian pedagang kaki lima berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan fasilitas umum juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat lainnya.

“Memang di satu sisi alasan mereka berjualan untuk menyambung hidup itu benar. Tetapi kita juga harus mematuhi aturan. Jalan itu bukan hanya hak pedagang, tetapi juga hak seluruh pengguna jalan, termasuk pengendara motor dan masyarakat lainnya,” tuturnya.

Ia berharap penertiban PKL di Pekanbaru dapat berjalan dengan baik melalui pendekatan yang mengedepankan komunikasi, pengawasan rutin, serta penegakan aturan secara konsisten. Dengan demikian, ketertiban umum tetap terjaga tanpa mengabaikan kondisi masyarakat yang mencari nafkah melalui aktivitas berdagang. ***