
SIAK – Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak diminta segera merampungkan kewajiban tunda bayar tahun 2024 dan 2025 sebelum merancang program baru. Selain penataan keuangan, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dituntut bekerja secara mandiri tanpa menunggu perintah maupun teguran dari atasan.
Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak, Mahadar saat memimpin apel pagi Hari Kesadaran Nasional di lingkungan Pemkab Siak, Selasa (17/11/2026). Ia menekankan bahwa peringatan rutin setiap tanggal 17 merupakan waktu evaluasi atas tanggung jawab dan pengabdian abdi negara kepada masyarakat.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Mahadar menginstruksikan seluruh jajaran agar cermat mengelola kas daerah. Setiap instansi wajib memprioritaskan kebutuhan mendesak dan bersikap selektif dalam mengajukan belanja modal.
"Jangan sampai kita terlalu bersemangat membuat program baru, sementara kewajiban yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah belum kita selesaikan," tegasnya.
Menurutnya, penghematan anggaran bukan alasan untuk menurunkan mutu pelayanan publik. Sebaliknya, efisiensi bertujuan memastikan setiap rupiah dana daerah dipakai secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di samping persoalan anggaran, Mahadar menyoroti etos kerja para pegawai. Ia meminta jajaran ASN menunjukkan inisiatif tinggi dalam bekerja, sementara para Kepala OPD diwajibkan memberi teladan nyata bagi bawahannya.
Terkait kesejahteraan aparatur, Mahadar mengungkapkan bahwa Bupati Siak terus mengupayakan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai regulasi dan kemampuan keuangan daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya pemenuhan hak tersebut harus dibalas dengan peningkatan produktivitas pegawai.
"Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Jika kita berharap kesejahteraan diperhatikan, maka tunjukkan pula kinerja, disiplin, loyalitas terhadap tugas, dan tanggung jawab yang lebih baik," ujarnya.
Menutup arahannya, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah menanggalkan ego sektoral serta memperkuat koordinasi lintas instansi. Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Siak diminta segera diterjemahkan menjadi program nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. ***