
SELATPANJANG – Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti bakal segera merasakan dampak pembenahan sistem birokrasi menyusul instruksi wajib inovasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan. Terobosan kerja yang dibangun setiap instansi nantinya tidak boleh sekadar menjadi pelengkap administrasi, melainkan harus menyentuh langsung perbaikan kualitas pelayanan publik.
Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, SH saat memimpin Rapat Inovasi Daerah di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (17/11/2026). Pertemuan yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Kepulauan Meranti ini dihadiri Asisten Administrasi Umum, pimpinan OPD, serta para camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sudandri meminta setiap perangkat daerah menjadikan pembaruan cara kerja sebagai kebiasaan sehari-hari dalam melayani warga. Setiap program baru yang dirancang wajib memuat unsur kebaruan serta berkaitan langsung dengan tugas pokok maupun fungsi masing-masing instansi.
"Seluruh OPD wajib menerapkan inovasi di masing-masing perangkat daerah. Tujuannya agar pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, lancar dan dapat meningkatkan etos kerja, sehingga berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.
Dalam forum tersebut, Sudandri menyoroti langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah menjalankan pendekatan pelayanan langsung kepada warga dengan mengedepankan kearifan lokal. Pola kerja semacam ini diminta untuk direplikasi oleh instansi lain sesuai kebutuhan dan karakteristik urusan pemerintahan masing-masing.
Agar manfaatnya diketahui masyarakat luas, setiap terobosan yang sudah berjalan diminta untuk didokumentasikan dan dipublikasikan secara bertahap. Langkah keterbukaan informasi ini sekaligus menjadi pemantik bagi unit kerja lain agar turut berbenah.
"Ini bisa menjadi motivasi bagi OPD yang lain. Inovasi yang sudah dilakukan dapat kita publikasikan satu per satu agar manfaatnya juga diketahui masyarakat," ujarnya.
Selain menyentuh aspek manfaat bagi publik, penyelenggaraan inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti juga wajib berpedoman pada prinsip keterbukaan, kepatutan, kepentingan umum, serta dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pemaparan teknis dari Bappedalitbang dalam rapat yang sama, jajaran OPD dan kecamatan dibekali pemahaman mengenai mekanisme penerapan aturan tersebut di lapangan.
"Dengan adanya inovasi, kita berharap pekerjaan dapat lebih mudah, pelayanan semakin baik dan kinerja pemerintah daerah semakin maksimal," pungkasnya. ***