JAKARTA - Puluhan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah mendirikan tenda perkemahan di area terbuka hijau depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak Senin (16/11/2026) hingga Selasa (17/11/2026) pagi. Selain mendirikan deretan tenda, para peserta aksi turut memasang spanduk tuntutan dan karangan bunga bernada protes di halaman depan gedung tersebut.

Aksi menginap ini diikuti oleh mitra aglomerasi maupun wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dari sejumlah daerah, mulai dari Sumatera Utara, Kuningan, Jember, hingga Madura. Kegiatan yang telah diberitahukan kepada Polda Metro Jaya dan BGN hingga Jumat mendatang ini dilakukan untuk menyuarakan nasib para investor yang terlibat dalam penyediaan fasilitas dapur program gizi nasional.

Ketua Umum APGI 3T sekaligus anggota presidium aksi, Herwil Junaidi Harefa menyatakan bahwa langkah ini merupakan wujud kesedihan para investor 3T yang nasibnya terkatung-katung akibat perubahan status sepihak. Pria asal Gunungsitoli, Pulau Nias tersebut menuturkan bahwa para investor di wilayah terpencil hingga kini masih menanti kejelasan dana pembangunan dapur yang belum kunjung dibayarkan.

"Sudah 1 tahun kami menunggu tidak ada kepastian, malah ada perubahan status dari investor menjadi pengelola," keluhnya.

Herwil mengungkapkan bahwa lamanya penantian realisasi pembayaran membuat banyak mitra terpuruk secara finansial. Besarnya modal yang telah dikeluarkan untuk membangun satu fasilitas dapur membuat sebagian mitra terancam kehilangan aset karena ditagih oleh pihak perbankan maupun toko material.

"Rata-rata satu dapur itu Rp1,5 M. Kalau di Papua, itu bisa besar, bisa sampai Rp3 M," jelasnya.

Di samping persoalan pembayaran di wilayah 3T, para mitra yang dapurnya sudah beroperasi turut menolak SK Kepala BGN 63551 karena mengubah skema operasional menjadi pembagian biaya (sharing cost) dan menghapus fasilitas kendaraan. Kebijakan tersebut memaksa pengelola dapur untuk merumahkan separuh relawan atau memangkas upah kerja mereka.

"Kalau nggak dikurangi jumlah karyawan, berarti dikurangi gajinya," katanya.

Melalui aksi di depan kantor BGN ini, para mitra mendesak lembaga tersebut untuk kembali ke petunjuk teknis (juknis) pertama atau mengganti rugi nilai investasi yang telah dikeluarkan. Mereka juga menuntut pencabutan SK 63551 serta terbangunnya komunikasi yang setara antara lembaga pemerintah dengan pihak penyedia fasilitas.

"Tidak ada yang superior, karena kami ini adalah pemilik fasilitas, BGN adalah pemilik program," tegasnya.

Massa aksi bertekad tetap menginap di lokasi perkemahan depan kantor BGN hingga ditemui langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono. Mereka juga berharap aspirasi serta persoalan pembiayaan yang dialami para mitra di lapangan dapat tersampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. ***