SELATPANJANG, GORIAU.COM - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, akhirnya melayangkan surat keberatan penetapan tarif roro Kampung Balak - Tanjung Buton yang dinilai kemahalan dan lari dari konsep awal untuk percepatan pembangunan di kabupaten termuda itu.

''Banyak masyarakat yang komplain dengan tarif yang ditetapkan Dinas Perhubungan Riau itu, kita minta tarifnya ditinjau kembali karena kemahalan. Kita sudah siapkan surat resmi mengenai keberatan masyarakat dan Pemkan Meranti,'' ujar Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, H Fatur Rahman kepada sejumlah wartawan akhir pekan lalu. 

Kadishub Meranti menginginkan untuk operational tahap awal KMP Berembang itu dapat disubsidi penuh oleh Pemrov Riau. Sesuai dengan penegasan Pmkab Meranti mengatakan bahwa kehadiran kapal roro tersebut harus bisa merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat Meranti. Kehadiran roro itu untuk mempermudah akses masyarakat yang akan menempuh jalan darat baik menuju Meranti maupun sebaliknya.

''Keberatan ini sudah kita bahas bersama jajaran Pemkab Meranti yang menyimpulkan meminta Pemrov Riau melalui Dishub Riau agar tarif yang ditetapkan selama ini bisa ditinjau kembali. Sebab kebijakan menentukan tarif yang telah berlangsung selama ini ternyata tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun justru membebani masyarakat,'' tegasnya.

Untuk itu kata Fathur, dengan dibukanya roro tersebut dapat memudahkan akses dari kota Selatpanjang dan sejumlah daerah lainnya menuju sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Diakui Fathur saat pembahasan penetapan tarif tersebut, ia dalam keadaan sakit dan sedang berada di rumah sakit. Sehingga yang mengikuti rapat penetapan itu adalah bawahannya.

''Saat penatapan tarif itu saya tidak ada. Yang mewakili Meranti saat itu adalah bawahan saya. Dan usai rapat penetapan tersebut, kita belum sempat kita lakukan koordinasi dengan pimpinan untuk menyepakati tarif itu,” jelasnya. (kpt)