PEKANBARU, GORIAU.COM - Manajemen dan pemilik usaha bisa dipidana karena tidak membayar tunjungan hari raya (THR). Pasalnya, kewajiban membayarkan THR merupakan salah satu kewajiban yang dituangkan dalam Undang-undang Tanaga Kerja.

Anggota DPRD Riau Zulkarnain Nurdin SH, Kamis (25/7/2013) mengatakan dalam UU Ketenagakerjaan (No 13/2003) tertuang ketentuan perusahaan yang melanggar hak normatif pekerja/buruh bisa dikenai sanksi pidana dan hukuman penjara.

''UU Ketenagakerjaan itu, juga telah dikuatkan dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menakertrans No 03/MEN/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 yang ditujukan pada gubernur serta bupati/walikota se-Indonesia. SE yang berisi tentang pembayaran THR,'' jelasnya.

Politisi PBB yang dua priode ini di DPRD Riau, kini maju sebagai calon DPD ini mengatakan, perusahaan harus memberikan THR H-7. Jikalau ada perusahaan yang nakal, Komisi D DPRD akan menindaklanjuti itu agar hak pekerja/buruh diberikan. Karena sebutnya, komitmen Komisi D, apabila ada pengaduan diterima maka akan disikapi dengan berikan bantuan untuk menyelesaikan hal ini secara arif dan bijaksana. (rdi)