PEKANBARU – Perjuangan keterwakilan perempuan dalam politik di Riau memasuki babak baru. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Riau tidak ingin keterlibatan perempuan hanya menjadi pemanis demokrasi atau sekadar memenuhi ketentuan kuota 30 persen.

Lebih dari itu, perempuan harus diberi kesempatan nyata untuk memenangkan kontestasi politik dan duduk di posisi strategis dalam lembaga pengambilan keputusan.

Pesan tegas tersebut disampaikan Ketua DPD KPPI Provinsi Riau, Mila Fitria Kaderismanto, saat melantik 12 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KPPI kabupaten/kota se-Provinsi Riau periode 2026–2031, yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II di Ballroom Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Jumat (20/11/2026).

Mila menegaskan, KPPI tidak boleh hanya menjadi organisasi seremonial yang sebatas menghimpun perempuan lintas partai politik. Organisasi ini harus menjadi kekuatan bersama untuk memperjuangkan hak politik perempuan.

"KPPI hadir bukan sekadar pelengkap administratif. KPPI hadir untuk memastikan suara perempuan didengar, dipertimbangkan, dan dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan di daerah ini," tegas Mila.

Nomor Urut 1 dan 2 Jadi Perjuangan

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan Mila adalah praktik partai politik yang dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang kompetitif bagi kader perempuan.

Menurutnya, pemenuhan kuota perempuan minimal 30 persen tidak akan banyak berarti apabila kader perempuan hanya ditempatkan pada nomor urut yang sulit memenangkan persaingan.

Karena itu, KPPI Riau mulai mengarahkan perjuangannya pada perubahan kebijakan internal partai politik, terutama dalam penempatan calon legislatif.

"Kita mendesak partai politik untuk menempatkan kader-kader perempuan terbaik di nomor jadi, yakni nomor urut 1 dan 2 pada kontestasi legislatif mendatang," ujarnya.

Pernyataan ini menjadi pesan politik penting. Sebab, persoalan keterwakilan perempuan bukan semata-mata soal berapa banyak perempuan yang masuk daftar calon legislatif, tetapi juga sejauh mana partai memberikan peluang yang adil untuk terpilih.

KPPI Riau juga berkomitmen mengawal revisi Undang-Undang Pemilu dan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026. Mila berharap KPU bertindak tegas terhadap partai politik yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan.

12 Partai Politik Disatukan dalam Satu Perjuangan

Menariknya, KPPI menjadi salah satu ruang politik yang mampu mempertemukan perempuan dari berbagai partai dengan latar belakang dan kepentingan politik berbeda.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menilai keunikan tersebut menjadi modal penting bagi penguatan gerakan perempuan di Bumi Lancang Kuning.

Menurutnya, perbedaan warna politik tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun agenda bersama.

"Organisasi KPPI ini agak unik, karena semua parpol ada di sini. Dengan berbagai perbedaan, semuanya disatukan dalam satu wadah, yakni KPPI. Ini luar biasa," ungkapnya.

Ia berharap Rakerda II tidak berhenti pada penyusunan program kerja di atas kertas, tetapi mampu melahirkan langkah konkret. DPRD Riau juga diharapkan dapat mendukung kegiatan organisasi tersebut.

Sementara itu, Dewan Pembina KPPI Riau, Eva Yuliana, mengingatkan bahwa perjuangan keterwakilan perempuan 30 persen masih membutuhkan kerja bersama. Ia mengajak seluruh pengurus mengoptimalkan kapasitas dan potensi masing-masing untuk membesarkan organisasi. ***