KAMPAR – Ketua Koperasi Petani Iyo Basamo Desa Terantang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Hermayalis menerima putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang menguntungkan dirinya secara beruntun, tak cuma bebas kasus KDRT tapi juga menang gugatan.

Pertama, PN Bangkinang membebaskannya dari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kedua, ia dimenangkan dalam gugatan yang diajukan dengan mengatasnamakan Pengurus Koperasi Iyo Basamo.

Gugatan tersebut dilatarbelakangi terbentuknya pengurus baru Koperasi Iyo Basamo versi Yuslianti. Lalu mendapat pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disdagkop UMKM).

Kubu Hermayalis melayangkan gugatan menuntut kepengurusan koperasi versi Yuslianti, digugurkan. Alhasil ia memenangkannya.

Pengadilan menyatakan kepengurusan versi Yuslianti tidak memiliki kekuatan hukum. Gugatan itu juga menarik tiga turut tergugat lainnya. Yakni, Notaris Franderiko Aseanto, Kepala Desa Terantang dan Disdagkop UMKM.

Majelis hakim terdiri dari Syofia Nisra sebagai Ketua dan Omori Rotama Sitorus dan Aulia Fhatma Widhola masing-masing sebagai Hakim Anggota, membacakan putusan tersebut pada 2 Maret 2022 lalu.

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Hermayalis berikut susunan pengurusnya periode 2020-2025 adalah sah.

Kubu Yuslianti yang mengaku-ngaku sebagai pengurus, mempergunakan identitas, atribut dan properti koperasi adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Humas PN Bangkinang, Ersin membenarkan putusan tersebut. Ditanya soal putusan yang membebaskan Hermayalis dan kemudian memenangkan gugatan Hermayalis dkk, ia menolak berkomentar.

"Itu tidak bisa kami komentari," kata Ersin kepada Tribunpekanbaru.com.

Ia menyatakan, semua putusan berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa. Putusan diambil berdasarkan fakta yang ada.

Sehingga, kata dia, jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan, masih ada upaya hukum sesuai aturan.

Ia menyatakan, kedua putusan terhadap kasus KDRT dan gugatan Hermayalis dkk belum berkekuatan hukum tetap.

"Untuk perkara (KDRT) Hermayalis, kan masih dilakukan upaya hukum kasasi juga oleh jaksa," tandas Ersin.

Sementara itu, kubu Yuslianti melalui kuasa hukumnya, Sirajul Munir menyatakan banding terhadap putusan itu.

Menurut dia, putusan itu tidak berdasarkan fakta persidangan. Ia mengatakan, putusan itu bahkan mengkesampingkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

"Ada beberapa bukti tidak masuk dalam pertimbangan hakim," ungkapnya.

Sirajul mencontohkan, hak menggugat kubu Hermayalis. Secara legalitas, kata dia, kepengurusan Hermayalis cacat hukum. Apalagi, Hermayalis sudah dua kali berstatus terpidana dan tidak diperbolehkan dalam AD/ART koperasi.

"Sedangkan kepengurusan ibu Yuslianti, sudah terdaftar di Kementerian Koperasi malah. Sudah berbadan hukum dari Kemenkumham," tandas Sirajul.

Sebelumnya, PN Bangkinang memvonis bebas Hermayalis dari kasus KDRT pada persidangan Kamis (28/11/2021) lalu. Jaksa menuntut Hermayalis penjara 1,5 tahun atas kekerasan yang dilakukannya terhadap istrinya.***