PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus menggesa realisasi pembangunan 1.862 gerai Koperasi Merah Putih (KMP) yang tersebar di 12 kabupaten dan kota. Hingga tahapan pengerjaan saat ini, capaian fisik bangunan pusat ekonomi kerakyatan tersebut secara akumulatif telah menyentuh angka 58 persen.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Provinsi Riau, Taufik OH merincikan rekam data performa pembangunan hingga Mei 2026. Tercatat sebanyak 1.063 gerai sedang dalam tahap pengerjaan intensif, dengan 241 unit diantaranya telah berdiri sempurna dan mencapai progres seratus persen.

Meski menunjukkan tren positif, proses penyelesaian target masih menemui sejumlah rintangan teknis di lapangan. Ketersediaan lahan yang sesuai dengan spesifikasi dari pemerintah pusat menjadi kendala utama untuk sisa kuota pembangunan.

"Secara akumulatif memang sudah selesai 58 persen per Mei kemarin. Memasuki tahap kedua, kami ingin mengejar target penyelesaian hingga 100 persen untuk 1.063 unit ini. Namun, untuk sisa 800 unit sekian lagi, kendalanya adalah ketersediaan lahan yang belum ada karena beberapa lokasi ukurannya kurang dari standar ideal yang ditetapkan pusat, yakni minimal 1.000 meter persegi," ungkap Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Provinsi Riau, Taufik OH.

Syarat luasan lahan baku tersebut merupakan ketetapan yang tidak bisa ditawar untuk menjamin operasional KMP berjalan optimal. Hal ini mendorong jajaran pemerintah daerah untuk bekerja lebih ekstra dalam mencari aset lahan yang memenuhi kriteria kelayakan bangunan.

Dalam memastikan kualitas pengerjaan tetap terjaga, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto rutin meninjau langsung ke sejumlah lokasi, salah satunya di wilayah Kabupaten Kampar, Kamis (11/6/2026). Ia menekankan pentingnya sinergi antar instansi untuk menuntaskan hambatan ketersediaan lahan tersebut.

"Secara keseluruhan di Riau, progresnya sudah mencapai 58 persen untuk pemenuhan target awal Koperasi Merah Putih. Kami sangat berharap infrastruktur ekonomi ini dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah," jelas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. ***