PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga saat ini masih mengalami kendala dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2015.

Dimana terkait kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddi Chrisnandi yang mengisyaratkan pembahasan APBD Perubahan baru boleh dilakukan setelah APBD Murni terserap hingga 60 persen.

Pasalnya, realisasi APBD Murni Provinsi Riau baru terserap masih di bawah 15 persen. Meski pun begitu, Pemprov Riau tetap menyiapkan strategi untuk pembahasan nanti. Dimana seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta untuk menyusun program-program prioritas, bukan lagi 'abal-abal'.

Sejauh ini Pemprov masih melakukan penggodokan program dan pemilahan kegiatan apa saja yang memungkinkan untuk dilakukan disisa akhir tahun 2015 ini. "Di Bappeda sekarang sudah banyak menerima usulan-usulan kegiatan dari berbagai SKPD," kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, Rabu (15/7/2015).

Andi Rachman meminta agar setiap SKPD juga bisa mendahulukan program-program prioritas yang diusulkan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Andi mengakui bahwa Pemprov Riau secara paralel juga berupaya mengejar target tersebut. "Kita tetap optimis target ini akan tercapai Agustus nanti," tandasnya.***