PEKANBARU, GORIAU.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetujui keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) masing-masing SKPD. Rencananya, pekan depan kebijakan ini sudah bisa dilaksanakan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, surat pengajuan untuk mem-Plt-kan pejabat SKPD itu, tinggal menunggu teken Mendagri saja. Karena syarat mutlak, yakni surat 'sakti' dari Dirjen Keuangan sudah ditandatangani.

"Dirjen dan Sekjen sudah memparaf surat itu. Nantinya surat itu akan menjadi pedoman kita, untuk menyeleksi pejabat sementara," kata Plt Gubri usai menghadiri HUT Ke-65 Kabupaten Kampar.

Dia menambahkan, pekan depan Pemerintah Provinsi mulai melakukan proses penyeleksian pejabat sementara dan Pelaksana Tugas (Plt). Ini dilakukan, untuk mengisi pejabat Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru untuk menjalankan Anggaran APBD 2015.

Sementara itu, untuk proses seleksi pekan depan katanya, sudah mulai dilaksanakan. Prosesnya sesuai dengan undang-undang Kementrian pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi, tentang aparatur sipil negara (ASN) nomor 5 tahun 2014.

"Kita ingin taat aturan untuk melakukan konsultasi ini. Proses seleksi harus terbuka sesuai dengan undang-undang, mudah-mudahan dengan pedoman yang kita pegang nanti bisa menjadi panduan," paparnya.

Menurutnya, untuk melakukan seleksi terbuka ini, pihaknya tidak berani untuk melakukannya langsung. Namun perlu kehati-hatian dalam menjalankannya, disamping penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan.

"Proses ASN ini tidak saja terjadi pada kita, di Kementerian juga seperti itu. Contohnya saja di BPK pusat, ada yang melantik tanpa proses sesuai undang-undang, terpaksa harus membatalkannya dan menyeleksi ulang sesuai undang-undang," tegas Plt Gubri.***