TELUKKUANTAN – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau sedang menunggu izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengukuhkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Sudah kita ajukan permohonan izin ke Mendagri, supaya kita bisa mengukuhkan dan mengisi personilnya," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Dedy Sambudi kepada GoRiau.com, Kamis (21/4/2022) pagi di Telukkuantan.

Saat ini, izin tersebut masih berproses di Kemendagri. Izin ini diperlukan karena status kepala daerah dipegang oleh Suhardiman Amby sebagai Plt Bupati Kuansing. Sehingga, kebijakan menganggkat pejabat harus mendapat izin dari Mendagri.

Pemkab Kuansing sudah menganggarkan dana operasional dan kegiatan BPBD pada APBD tahun 2022. Menurut Dedy, pembentukan BPBD sangat diperlukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana.

"Kita tahu, bencana bisa datang kapan saja, seperti banjir kemaren. Mengingat pentingnya BPBD, OPD ini harus segera kita gesa. Sehingga Kuansing punya dinas yang khusus melayani masyarakat dalam menghadapi bencana," papar mantan Kepala BPBD Kampar ini.

Kabupaten Kuansing menjadi satu-satunya kabupaten di Riau yang belum memiliki BPBD. Padahal, bencana alam seperti banjir terjadi hampir setiap tahun.

"Mudah-mudahan izin Mendagri segera keluar sehingga BPBD bisa dikukuhkan dan pelayanan ke masyarakat semakin maksimal," tutup Dedy.***