PEKANBARU – Penerapan standarisasi harga untuk komoditas perkebunan seperti kelapa, karet, dan kopi di Provinsi Riau dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, kebijakan ini juga memiliki tantangan yang perlu diantisipasi.

Hal ini disampaikan oleh pengamat harga pertanian sekaligus dosen Agribisnis Universitas Riau, Ir. Sakti Hutabarat, MAgrEcon, dalam wawancara khusus dengan GoRiau.com, Sabtu (8/3/2025).

Sakti menjelaskan bahwa standarisasi harga memiliki berbagai manfaat, terutama dalam memberikan kepastian pendapatan bagi petani, menjaga stabilitas pasar, serta mempercepat proses negosiasi harga.

“Standarisasi harga dapat melindungi petani dari eksploitasi pedagang perantara dan menciptakan persaingan yang lebih sehat berdasarkan kualitas produk. Selain itu, transparansi pasar akan meningkat, memungkinkan petani untuk menjangkau lebih banyak peluang perdagangan,” ujarnya.

Menurutnya, pendapatan yang lebih stabil juga akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup petani, termasuk dalam aspek kesehatan dan pendidikan.

Namun, dibalik manfaat tersebut, Sakti juga menyoroti sejumlah tantangan dalam penerapan standarisasi harga. Salah satunya adalah risiko penurunan insentif bagi produsen dalam meningkatkan kualitas produk.

“Jika harga ditetapkan terlalu tinggi atau rendah, keseimbangan pasar bisa terganggu. Petani kecil juga bisa kesulitan menutupi biaya produksi jika mekanisme standarisasi harga tidak disertai dengan dukungan kebijakan yang tepat,” tambahnya.

Tantangan lain yang harus diantisipasi adalah ketidakpuasan di kalangan pedagang dan aktor rantai pasok, serta ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan akibat faktor eksternal seperti perubahan cuaca dan kenaikan biaya produksi.

Lebih jauh, Sakti menegaskan bahwa kebijakan standarisasi harga bisa membawa dampak jangka panjang yang positif bagi sektor perkebunan di Riau. Jika diterapkan dengan baik, kebijakan ini dapat meningkatkan stabilitas ekonomi, memperkuat organisasi petani, serta mendorong diversifikasi produk dan investasi di sektor perkebunan.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa mekanisme pengawasan yang ketat diperlukan agar kebijakan ini tidak menjadi celah bagi praktik korupsi, manipulasi harga, atau ketergantungan berlebihan pada intervensi pemerintah.

Sebagai rekomendasi, Sakti menyarankan agar pemerintah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penetapan harga standar.

“Diperlukan dialog terbuka antara petani, pedagang, dan pemerintah untuk memastikan harga yang ditetapkan benar-benar adil dan realistis,” katanya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pendampingan bagi petani kecil agar mereka dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas hasil perkebunan.

“Standarisasi harga bukanlah solusi instan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang harus diimbangi dengan kebijakan pendukung, seperti pelatihan dan akses terhadap teknologi pertanian,” pungkasnya.

Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, standarisasi harga diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju kesejahteraan petani serta keberlanjutan sektor perkebunan di Riau. ***