PEKANBARU – Kebijakan Direktur PT SPR Strada Tata Haira yang merumahkan 18 karyawannya membuat berbagai pihak terkejut, tak terkecuali ketua komisi III DPRD Riau, H Edi Basri SH MSi.

"Seharusnya dalam mengambil kebijakan seperti ini harus sangat hati-hati, karena kondisi ekonomi kita sekarang memang tidak baik-baik saja. Ketika ada karyawan yang dirumahkan, tentu ada efek ekonomi langsung yang dirasakan oleh karyawan tersebut dan keluarganya," kata Edi menjawab pertanyaan goriau.com, Rabu (26/11/2025).

Yang kedua jelas politisi Gerindra ini dari sisi manajemen perusahaan terlihat baik-baik saja tanpa ada tanda-tanda atau informasi yang menyatakan perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan.

" Baru-baru ini kita rapat dengan PT SPR dan anak-anak perusahaannya termasuk PT SPR Strada, terkait evaluasi kinerja 2025 dan rencana kerja 2026. Namun saat itu persoalan perumahan karyawan ini sama sekali tidak disampaikan. Jadi wajar kalau kita kaget mendengar kabar seperti ini," ucapnya.

Komisi III lanjutnya akan meminta klarifikasi kepada perusahaan holding-nya, apakah kebijakan ini memang sudah menjadi keputusan bersama.

"Kita juga akan meminta apa pertimbangan-pertimbangan sehingga mereka merumahkan karyawannya, apa yang melatarbelakanginya. Harapan kita tentu jelas, nasib para karyawan harus dipikirkan secara serius," ujarnya.

Kalaupun memang harus ada kebijakan perumahan lanjut Edi , apakah ada langkah-langkah lain yang lebih bijak agar perusahaan tetap bisa sustainable tetapi di saat yang sama karyawannya juga tidak dirugikan dalam situasi seperti ini.

"Kasus ini mirip dengan yang terjadi di PT PIR. Bedanya, PT PIR memang sudah tidak beroperasi lagi sehingga alasan mereka jelas. Sementara untuk kasus yang sekarang ini, kita ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi," tutupnya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, ia juga mengaku terkejut setelah menerima kabar bahwa 18 karyawan PT SPR Trada dirumahkan dengan alasan kesulitan finansial.

“Kami cukup kaget mendengar informasi hari ini. Tidak ada laporan apa pun kepada kami terkait potensi langkah tersebut, kecuali yang sebelumnya terjadi di PT PIR. Maka ini menjadi kejutan besar bagi kami,” ujarnya.

Abdullah menambahkan, Komisi III dalam waktu dekat akan memanggil manajemen PT SPR Trada untuk meminta klarifikasi dan informasi terkait keputusan merumahkan puluhan karyawan tersebut.

“Kejadian ini mirip dengan yang terjadi di PT PIR, dan tentu sangat kita sayangkan. Namun demikian, kami akan menggali persoalan ini secara mendalam. Harapan kita, hal seperti ini bisa dicegah ke depannya, apalagi mengingat ada proyeksi bisnis yang sedang direncanakan oleh PT SPR Trada,” tambahnya.

PT SPR Trada, anak perusahaan BUMD PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), secara mendadak merumahkan 18 pegawai dan hanya menyisakan 4 karyawan aktif terhitung sejak Rabu (26/11/2025). Direktur PT SPR Trada, Tata Haira, membenarkan kebijakan ini dan menyebut perusahaan tidak lagi mampu membayar kewajiban kepada pegawai. Perumahan dilakukan sementara sambil menunggu kondisi keuangan membaik, tanpa batas waktu yang pasti, namun manajemen berkomitmen memenuhi hak-hak pekerja.

Keputusan ini menuai sorotan publik karena SPR Trada berperan dalam penguatan ekonomi daerah. Manajemen menyatakan tengah melakukan evaluasi arus kas serta upaya pemulihan agar perusahaan dapat kembali beroperasi normal.

Sebelumnya, di bawah kepemimpinan direktur lama, Bemy Hendrias, SPR Trada sedang membangun pabrik mini pengemasan minyak goreng bersubsidi yang diproyeksikan selesai akhir 2025 dan mampu membuka lapangan kerja. Namun setelah pergantian direksi dua bulan lalu, kondisi justru berbalik dengan dirumahkannya 18 pegawai, berlawanan dengan rencana penambahan tenaga kerja. ***