
PEKANBARU – Puluhan massa dari Aliansi Peduli Korban Bullying (APKB) bersama sejumlah mahasiswa serta orang tua korban bullying di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menggelar aksi unjuk rasa damai di Gedung DPRD Riau, Rabu (26/11/2026). Setelah berorasi sekitar setengah jam di luar pagar, akhirnya perwakilan massa diterima oleh anggota Komisi I DPRD Riau, Andi Taufik Darma.
Dalam aksinya, APKB menyampaikan beberapa tuntutan terkait maraknya kasus bullying di lingkungan pendidikan. Adapun tuntutan mereka meliputi:
1. Mendesak DPRD Riau dan Pemprov Riau segera membentuk atau mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang pencegahan dan penanganan kasus bullying di sekolah.
2. Memperkuat pengawasan internal dan eksternal di setiap satuan pendidikan, termasuk melibatkan unsur independen seperti psikolog, KPAI, Ombudsman, dan lembaga masyarakat dalam mekanisme kontrol.
3. Mengoptimalkan program pendidikan karakter dan perlindungan anak dengan alokasi anggaran yang memadai, serta memastikan implementasinya tidak hanya sebatas formalitas.
4. Melakukan evaluasi total terhadap seluruh kepala sekolah di Provinsi Riau.
5. Menonaktifkan kepala sekolah yang lalai atau tidak bertanggung jawab atas terjadinya kasus bullying, terutama kasus terbaru di SDN 012 Buluh Rampai, Inhu.
6. Memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah yang telah mendeklarasikan daerahnya sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak, namun tetap abai hingga terjadi kasus yang menyebabkan anak meninggal dunia.
7. Menjelaskan secara terbuka indikator dan kategori Kabupaten/Kota Layak Anak, serta mengevaluasi kembali status daerah yang dinilai gagal melindungi anak-anak dari kekerasan.
APKB menegaskan, jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti DPRD Riau dalam waktu 14 hari, mereka akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar dan menempuh langkah hukum serta advokasi lainnya.
Aksi massa sempat tertahan di gerbang DPRD sebelum akhirnya diterima anggota Komisi I DPRD Riau, Andi Taufik Darma, di ruang rapat komisi.
“Dari hasil pertemuan tadi, dapat saya sampaikan beberapa poin penting. Pertama, pihak keluarga Bapak Gimson Butarbutar mengajukan dua tuntutan utama terkait kasus yang menimpa anaknya. Mereka meminta agar anak mereka mendapat keadilan. Keluarga menuntut agar pihak sekolah diberikan sanksi, mulai dari pemberhentian kepala sekolah hingga dikeluarkannya para pelaku bullying dari sekolah,” ujar politisi PDIP tersebut.
Selain itu, lanjut Andi, keluarga juga menyampaikan adanya janji dari Wakil Menteri Perlindungan Anak RI yang pernah berkomitmen bertemu dengan keluarga korban. Namun setelah enam bulan berlalu, tidak ada tindak lanjut apa pun. Kekecewaan ini membuat keluarga kembali menuntut agar keadilan ditegakkan.
“Tadi saya juga menyampaikan bahwa dalam mencari keadilan, kita tidak bisa melihat satu sisi saja. Semua pihak harus dipandang secara utuh dan objektif,” jelasnya.
Andi menambahkan, poin penting dari pertemuan ini adalah bagaimana Provinsi Riau benar-benar mampu mewujudkan diri sebagai Provinsi Layak Anak. Jangan sampai predikat tersebut hanya menjadi slogan sementara kasus bullying terus terjadi.
“Kita melihat berbagai kasus di kabupaten maupun Kota Pekanbaru, terutama yang terkait bullying yang semakin marak. Karena itu, kita mendorong agar usulan Perda Perlindungan Anak benar-benar diakomodasi. Dengan demikian, kejadian seperti ini dapat dicegah, dan anak-anak di Riau memperoleh perlindungan maksimal,” tutupnya.
Ia berharap Pemprov Riau merespons persoalan ini dengan serius agar upaya mewujudkan Riau Layak Anak tidak berhenti sebagai jargon semata. ***