PASIR PANGARAIAN, GORIAU.COM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pangaraian akhirnya memenangkan gugatan perkara class action dengan penggugat Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS) Rohul. Hakim menilai, tergugat satu yakni PT Mazuma Agro Indonesia (MAI) telah melanggar hukum.

Sidang beragendakan putusan perkara class action dipimpin Ketua Majelis T Marbun beranggotakan Dicky Ramdhany dan Anastasia di PN Pasirpangaraian, Rabu (5/4/14) sore.

Ada dua tergugat dari perkara class action yakni Nomor 01/TDP.G/2013/PN.P dilayangkan SPKS Rohul pada 15 Februari 2013 lalu, yakni tergugat satu PT MAI dan tergugat dua Pemkab Padang Lawas, Provinsi Sumut, kedua tergugat diperkarakan masih menyangkut batas Provinsi Riau-Sumut dan pengalihfungsian Hutan Lindung (HL) Mahato serta Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tambusai.

Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Majelis menyatakan tergugat satu yakni PT MAI sudah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah terperkarakan. Majelis menyatakan sah, jika anggota SPKS Rohul merupakan pemilik tanah terperkarakan dan menyatakan segala surat menyurat atas tanah milik tergugat satu batal demi hukum.

PN juga memerintahkan tergugat satu untuk mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkan dalam keadaan baik kepada penggugat, serta menghukum tergugat satu dan tergugat dua untuk membayar ongkos perkara yang sudah ditetapkan oleh pihak pengadilan.

Pada sidang dimulai pukul 14.00 WIB dan baru berakhir sekitar pukul 15.30 WIB itu, majelis juga menolak eksepsi dari dua tergugat dan menyatakan jika lahan terpekarakan masuk dalam wilayah hukum PN Padang Sidempuan, Sumut.

Termasuk menolak eksepsi atas tudingan jika penggugat dinilai tidak punya kewenangan dan menyatakan sepenuhnya lahan milik PT MAI.

"Pengadilan Negeri Pangaraian sudah menyatakan wilayah itu milik Rokan Hulu. Kami masih menunggu jawaban mereka, sebab hakim memberikan waktu 14 hari untuk pikir-pikir kepada tergugat,'' jelas Sekjen SPKS Rohul M. Nasir Sihotang.

Sementara Ketua Majelis Hakim T Marbun mengatakan sejauh ini belum tanda-tanda dari pihak PT MAI mengajukan, apalagi waktu pikir-pikir masih panjang.

Sayangnya, sampai sidang putusan berakhir hari ini, pihak manajemen PT MAI tidak bersedia memberikan keterangan. Sebelumnya, salah seorang manajemen mengakui mereka tidak bersedia berkomentar dengan media di Provinsi Riau.

Menurutnya, pemberitaan soal tapal batas Riau-Sumut selalu menyudutkan perusahaannya. (srt)