PEKANBARU - Somasi yang dilayangkan Tapak Riau kepada Pemko Pekanbaru akibat semrawutnya pengelolaan perparkiran  di Pekanbaru pada 14 Septemner lalu mendapat dukungan dari masyarakat.

Video somasi yang dilakukan Tapak yang diupload di akun TikTok salah satu pendiri Tapak Riau, Dr Zulkarnain Kadir dengan akun @Zoekadir mendapat sambutan antusias dari netizen.

Hingga hari ini, Senin (18/9/2023), unggahan tersebut sudah ditonton yon hampir 338.000, dan disukai kurang lebih 24.000 like, dengan total 2361komentar, Postingan tersebut juga sudah menjadi pavorit 2361 pengguna lainnya. "Ini menandakan bahwa warga Pekanbaru ini antusias dan mendapat atensi somasi kita oleh warga," kata Zulkarnaik Kadir.

"Kita menunggu itikad baik dari Pemko untuk menjawab somasi ini. Kalau sampai tanggal 21 September tidak juga di gubris, kita akan masukkan gugatan ke PTUN," tegasnya.

Sebelumnya, Tim Advokat Pejuang Keadilan (TAPAK) Riau sebagai kuasa hukum atas masyarakat Pekanbaru Dr Ikhsan, resmi melayangkan somasi ke Pemerintah Kota Pekanbaru terkait semrawutnya pengelolaan parkir di Kota Bertuah tersebut.

Untuk diketahui, Tim TAPAK Riau terdiri dari Dr Zulkarnain Kadir, Mirwansyah SH MH, Suroto SH dan Emi Afrizon SH MH, Sunan Ali Harahap SH MH, Joko Prasetyo SH, dan Indra Marianto SH.

Juru bicara Tapak Riau, Suroto mengatakan bahwa hari ini, Kamis (14/9/2023) melayangkan somasi ke Pj Walikota Pekanbaru tentang semrawutnya pengalolaan parkir di Pekanbaru.

"Semua kita merasakan semrawutnya pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru. Misalkan saja mau foto copy biayanya hanya Rp1.500 tetapi biaya parkir yang kita bayar Rp2.000," kata Suroto.

Selain itu, ada kejadian viral belakangan ini di SPBU juga ada penarikan parkir. Kemudian di beberapa jalan yang tidak jelas apakah termasuk dalam zona parkir, tetap dikutip retribusi parkir.

"Semua keluhan itu disampaikan masyarakat Pekanbaru. Masyarakat minta evaluasi atas pengelolaan parkir ini. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk masyrakat Kota Pekanbaru, mohon doa restu masyarakat," cakapnya.

Selain itu, kata Surito, bahwa terhadap persoalan yang disampaikan tersebut dalam tempo paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya surat somasi tersebut, pihaknya meminta kepada Pj Walikota untuk memberi penjelasan tanggapan secara tertulis.

"Atau jika berkenan kami ingin berdialog dengan Bapak Walikota beserta jajaran guna membahas persoalan tersebut," tukasnya. ***