PEKANBARU – Andree Armilis, peneliti dari lingkar studi Marpoyan Circle Indonesia (MCI) dan alumnus sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM), mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi politik Indonesia pasca 25 tahun reformasi.

Menurut Andre, politikus di Indonesia masih belum mampu menjalankan slogan-slogan utama seperti akuntabilitas dan transparansi yang sesungguhnya.

"Di sisi legislatif, anggota dewan ini kan sudah banyak yang menjadikan penguasa eksekutif sebagai patron. Jadi kebanyakan mereka ini bukan wakil rakyat, tapi pelayan eksekutif," kata Andree kepada GoRiau.com, Selasa (21/3/2023).

Ia menjelaskan bahwa banyak anggota dewan yang lebih fokus mencari posisi tawar yang bagus daripada menjalankan peran mereka sebagai perwakilan rakyat.

Andree Armilis menegaskan pentingnya demokrasi yang mengedepankan keterbukaan dan transparansi. Namun, ia menyebut banyak proses yang masih tertutup antara eksekutif dan legislatif, menjadikan wilayah limited-access menguntungkan bagi politikus.

Menyoal BUMD di Riau, Andree mengingatkan kasus RAL yang sempat menjadi catatan kelam dan masih menyisakan beban hingga saat ini. Padahal, tujuan utama BUMD seharusnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, serta layanan kepentingan umum yang hingga kini masih serba ambigu.

"Nah, PT. PIR sebagai BUMD Riau, dari sisi profitabilitas juga tidak bagus-bagus amat. Saya lihat laporan yang bisa diakses publik terakhir tahun 2021, ROI-nya cuma sedikit di atas bunga deposito (5%)," ungkap Andree menyoroti kinerja keuangan BUMD Riau yang masih rendah.

Ia menekankan perlunya Pemerintah Daerah untuk lebih bijaksana dalam mengelola BUMD. "Uang rakyat jangan diinvestasikan sia-sia. BUMD bukan tempat orang titipan penguasa atau tempat penampungan mantan pejabat yang sudah 'mati pajak'. Harusnya tenaga-tenaga fresh dan kompeten yang menduduki jabatan penting di sana," tuturnya.

Namun, mengenai harapan DPRD yang akan mengawasi dengan baik, Andree Armilis pesimis. Ia berpendapat bahwa perubahan yang signifikan akan sulit terjadi jika politikus masih terjebak dalam sistem patronase dan tidak menjalankan peran mereka sebagai wakil rakyat dengan baik. ***