PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menanggapi penilaian SETARA Institute yang menempatkan Kota Pekanbaru sebagai salah satu dari sepuluh kota dengan skor Indeks Kota Toleran (IKT) terendah sepanjang tahun 2024. Ia menilai bahwa penilaian tersebut perlu diuji secara objektif dengan kondisi nyata di lapangan.

“Kalau memang intoleran, apa pernah terjadi tawuran? Ada tidak perpecahan antar suku, antar ras? Selama ini kita tidak pernah dengar. Artinya, penilaian boleh saja, tapi objektivitas di lapangan juga harus dilihat,” ujar Wahid, Senin (2/6/2025).

Ia menegaskan bahwa kehidupan beragama dan sosial di Pekanbaru berlangsung aman dan harmonis. Warga dari berbagai latar belakang keyakinan tetap dapat menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan secara normal tanpa gangguan berarti.

“Setiap orang yang agamanya diakui negara tetap bisa beribadah dan beraktivitas seperti biasa. Kalau dinilai intoleran, saya juga tidak tahu dasar penilaiannya apa,” tambahnya.

Sebelumnya, SETARA Institute merilis hasil IKT 2024 yang menempatkan Pekanbaru di posisi kelima dari bawah dengan skor 4,320. Penilaian dilakukan berdasarkan delapan indikator, antara lain keberadaan isu toleransi dalam RPJMD, kebijakan pemerintah daerah, peristiwa intoleransi, dinamika masyarakat sipil, dan inklusi sosial keagamaan.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menjelaskan bahwa rendahnya skor IKT bukan semata akibat peristiwa intoleransi, melainkan juga karena minimnya kebijakan dan inovasi pemerintah kota dalam memajukan nilai-nilai toleransi.

“Skor rendah juga bisa karena tidak adanya fokus atau terobosan dalam mendorong toleransi, sementara kota lain sudah bergerak dengan berbagai inovasi,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).

Selain Pekanbaru, kota lain dengan skor rendah dalam IKT 2024 adalah Parepare, Cilegon, Lhokseumawe, dan Banda Aceh. Penilaian ini didasarkan pada data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Komnas Perempuan, referensi media terverifikasi, serta riset internal SETARA Institute.

Wahid berharap ke depan penilaian seperti ini juga mempertimbangkan dinamika sosial masyarakat secara langsung di lapangan, agar tidak menimbulkan kesan keliru di mata publik nasional.

“Pekanbaru terbuka, damai, dan masyarakatnya hidup berdampingan. Ini yang harus kita jaga bersama,” tutup Wahid. ***