PEKANBARU – PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) kembali menegaskan kontribusinya dalam penguatan keadilan restoratif di Riau. Melalui kemitraan bersama Kejaksaan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Riau, perusahaan penjamin kredit terbesar di Indonesia itu mendorong penerapan pemulihan keadaan, keseimbangan perlindungan hukum, serta hubungan sosial antara korban dan pelaku.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan program pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan pilar tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan, serta Asta Cita pemerintah yang menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia.

Komitmen itu ditegaskan Plt Direktur Utama Jamkrindo, Abdul Bari, saat menghadiri rangkaian Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi Riau dan Pemerintah Provinsi Riau, serta Perjanjian Kerja Sama Kejaksaan Negeri se-Riau dengan pemerintah kabupaten/kota, Selasa (2/12/2025) di Pekanbaru. Hadir pula Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Dr Undang Mugopal, Kepala Kejati Riau Sutikno, dan kepala daerah se-Riau.

Abdul Bari menjelaskan bahwa dukungan Jamkrindo dalam program keadilan restoratif diwujudkan melalui pelatihan “Kembali Berkarya dan Berdaya”, mulai dari pelatihan usaha laundry sepatu, pembuatan parfum laundry, hingga parfum Eau de Parfum (EDP). Semua pelatihan tersebut menjadi bekal bagi peserta keadilan restoratif untuk membangun keterampilan dan memulai usaha setelah menyelesaikan pidana kerja sosial.

"Terima kasih kepada Kejaksaan Agung yang telah memberikan ruang bagi kami untuk berkontribusi. Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta dapat kembali berkarya dan berdaya di tengah masyarakat," ujarnya.

Ia menilai langkah Jamkrindo selaras dengan Asta Cita pemerintah, terutama pada penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, dan pengembangan SDM. Melalui kombinasi bisnis inti penjaminan kredit UMKM dan program TJSL, perusahaan berupaya memastikan nilai sosial dan ekonomi berjalan seimbang agar dampaknya lebih inklusif dan berkelanjutan.

Di Riau, Jamkrindo bersama Holding Indonesia Financial Group (IFG) juga telah melaksanakan program sosial seperti pembagian seragam sekolah, tas, sepatu, pemeriksaan gigi gratis bagi siswa sekolah dasar, serta bantuan paket sembako bagi masyarakat kurang mampu.

Tak hanya pemberdayaan sosial, Jamkrindo turut memperkuat ekosistem usaha di Riau melalui layanan penjaminan surety bond. Penjaminan ini memberi kepastian hukum dan keuangan dalam pengadaan barang dan jasa, sekaligus memastikan proyek pembangunan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan akuntabel. Langkah tersebut sejalan dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 yang memperkuat peran perusahaan penjaminan dalam pengadaan pemerintah.

"Melalui surety bond, kami ingin memastikan setiap proyek pembangunan berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat," jelas Abdul Bari.

Sementara itu, Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum, Undang Mugopal, menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman bukan seremoni semata, tetapi simbol sinergi konkret dalam memperkuat penerapan pidana kerja sosial. Ia menyebut pidana kerja sosial sebagai model pemidanaan humanis yang membina pelaku di luar penjara tanpa pemaksaan maupun komersialisasi, sesuai amanat undang-undang.

Kepala Kejati Riau, Sutikno, menambahkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa sejumlah pembaruan hukum sehingga diperlukan kesiapan menyeluruh untuk implementasinya mulai 2 Januari 2026. Ia menilai pentingnya menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi agar penegakan hukum tetap adil dan menjunjung martabat manusia.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengapresiasi sinergi yang terjalin. Menurutnya, momen tersebut penting bagi Riau dalam menyongsong pemberlakuan KUHP baru, sekaligus memastikan penerapan pidana kerja sosial yang terukur dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami percaya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan kejaksaan akan menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Semoga pidana kerja sosial memberi warna baru dalam sistem hukum Indonesia," ujarnya. ***