PEKANBARU, GORIAU.COM - DPRD Provinsi Riau telah mengesahkan sejumlah pemekaran daerah di Provinsi Riau. Namun dengan terbitnya Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014, maka pemekaran tersebut terbilang sia-sia dan tidak dianggap.

Pasalnya, dikatakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), H Djohermansyah Djohan, ada sekitar 80 daerah yang dimekarkan harus memulai usulan dari awal lagi.

"Tidak bisa, harus dimulai dari nol," tandas Djohermansyah Djohan saat menjadi Pembicara di Semiloka Desa Adat Merajut Komitmen Bersama Membentuk Desa Adat Mengisi Visi Riau 2020, di Kantor Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Rabu (15/10/2014).

Dikarenakan, pengesahan pemekaran suatu daerah dalam undang-undang baru tersebut tidak lagi dibahas di DPR, namun di Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri.

Dimana usulan tersebut cukup dengan peraturan pemerintah daerah ke Kemendagri. Dimana seluruh persyaratan administrasi wajib dilengkapi. Mulai dari rekomendasi dari kabupaten induk, DPRD, provinsi hingga kajian akademis.

"Selanjutnya akan dievaluasi dalam 3 tahun berjalan. Dimana akan dipantau apakah daerah yang diusulkan untuk dimekarkan tersebut bisa dan memenuhi syarat atau tidak," tegas Djohermansyah.

Jika memenuhi persyaratan, maka selanjutnya akan diusulkan ke DPR untuk ditetapkan sebagai daerah yang menjalani otonomi daerah lewat undang-undang.

Begitu juga dengan Indragiri Selatan (Insel) yang sudah masuk dalam pembahasan DPR RI, juga dipastikan kembali mengulang dari nol. Dimana yang sudah berjalan baru itu saja.

Sementara yang lainnya seperti Provinsi Riau Pesisir, Gunung Sahilan Darussalam, Indragiri Hilir Selatan dan Duri masih di tingkat Provinsi Riau.***