BAGANSIAPIAPI - Pansus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) melakukan hearing dengan Direksi BUMD pada Senin (7/3/2016), terkait penyertaan modal pemerintah ke perusahaan plat merah tersebut.

Menurut keterangan Ketua Pansus II, Abu Khoiri, jabatan Direksi BUMD akan habis masanya pada bulan Juni tahun ini. Sejak beroperasi, modal disetor sebanyak Rp6,450 miliar.

Menurutnya, hearing ini merupakan langkah DPRD agar BUMD kedepan lebih sehat serta mempunyai kredibilitas yang baik. Jika perlu, pemilihan direksi BUMD harus melalui fit and proper test agar direksi yang duduk nanti, bisa membawa BUMD lebih maju.

"Di Rohil, baru satu usaha BUMD yang berdiri yakni SPBU di batu 6. Kedepan, kita mengharapkan akan ada SPBU yang baru di Penipahan dan Kubu," kata politisi PKB ini kepada Goriau.com di ruang kerjanya.

Dia mengungkapkan,  sejak SPBU berdiri tahun 2005, baru kali ini jajaran direksi melakukan komunikasi dengan DPRD.  Komunikasi ini sangat penting untuk mengetahui kekurangan yang dialami direksi selama mengelola SPBU.

"Dari pertemuan ini, baru kita tahu SPBU kita tidak menggunakan aplikasi "Pasti Pas". Akibatnya,  tingkat kehilangan premium kita sangat tinggi," katanya.

Terlepas dari itu, dia meminta pihak eksekutif mau bekerjasama agar dewan bisa mengawasi kinerja BUMD. Meski tak masuk langsung dalam menentukan seorang direksi, namun setidaknya Pemkab Rohil sebagai mitra dewan harus saling berkomunikasi.

"Dewan akan terus men-suport agar BUMD dapat mandiri dan dapat menyumbang PAD," kata Abu.(amr)