PEKANBARU - Rendahnya nilai serapan APBD Riau 2016 sebagai akibat dari kinerja satuan kerja perangkat daerah melempam. Persoalan tersebut tidak terlepas banyak diantara pejabat Pemprov tidak memahami tugas pokok dan fungsinya. Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman diingatkan untuk tidak segan mengevaluasi bawahan yang memiliki angka kinerja dibawah rata-rata tersebut.

Hal itu disampaik Sekretaris Komisi A DPRD Riau Drs. H. Suhardiman Amby, Ak. Politisi Partai Hanura tersebut mengatakan, hasil kerja SKPD dari assesment yang dilakukan beberapa waktu lalu tidak menjamin pejabat ditunjuk mampu bekerja di lapangan.

"Saya kira belum tentu seleksi assesment bisa menghasilkan kerja bagus di lapangan. Karena mereka diseleksi berdasarkan teori kertas, semua kutu buku. Kenyataan, ketika pejabat dipilih dihadapkan dengan lapangan tidak mampu melaksanakan aksi. Ini terbukti lemahnya serapan anggaran tahun ini," kata Suhardiman yang akrab disapa Datuok akhir pekan ini.

Dijelaskan, dalam perekrutan melalui sistem assesment kedepan, perlu adanya kombinasi. Pejabat ditunjuk tidak hanya dinilai dari makalah dan teori. Dengan perjanjian setelah enam bulan pengangkatan, Gubernur Riau langsung melakukan evaluasi. Kalau tidak ada perkembangan di lapangan pejabat bersangkutan harus siap diganti.

"Dalam hal ini Gubernur harus tegas, kalau memang kinerja tidak baik dan tak mampu merealisasikan program, ganti saja. Harapan kami, pak Gubernur jangan terkontaminasi dengan nilai (teori) untuk mengangkat seseorang menjadi pejabat bawahannya. Sehingga tidak ada pejabat tidak bisa bekerja kedepan," lanjut dia.

Beberapa Satker saat ini, kata Suhardiaman, boleh dikatakan tidak mampu bekerja. Karena terlalu banyak teori, mereka terlalu berhati-hati untuk mengambil kebijakan-kebijakan mempercepat pelaksanaan anggaran yang ada. Hingga akhir Agustus 2016, masih ada SKPD dibawah angka 40 persen. ***