JAKARTA - Praktik perlindungan terhadap pelanggar hukum yang dilakukan oleh oknum aparat pertahanan dan keamanan mendapat sorotan tajam dari pihak istana. Tindakan mencoreng institusi dengan membekingi perampas kekayaan negara diinstruksikan untuk segera dihentikan.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara terbuka menyentil oknum berseragam yang dinilai berkhianat terhadap kepentingan rakyat saat menyampaikan pidato di Rapat Paripurna ke-19 DPR, Rabu (20/5/2026).

"Biasanya mereka-mereka itu ada bekingnya. Bekingnya biasanya seragamnya itu kalau enggak ijo, ya cokelat," ungkap Prabowo.

Ia menjamin tidak akan segan menindak tegas aparat yang terbukti nakal. Masyarakat pun diberikan restu untuk mengambil bukti berupa rekaman video jika menemukan kelakuan aparat yang menyimpang di lapangan, lalu melaporkannya secara langsung.

Selain persoalan aparat, peringatan keras turut diarahkan kepada para birokrat yang bertindak sewenang-wenang membentuk faksi deep state di pemerintahan. Para birokrat berpengalaman lama ini kerap membuat inisiatif kebijakan sendiri yang tidak selaras dengan arahan menteri demi memeras pengusaha.

"Saya ingatkan semua menteri, tertibkan birokrasimu ke bawah! Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia itu pengalamannya lama," jelasnya.

Penertiban di sektor pemerintahan ini berjalan beriringan dengan upaya pemerintah membongkar penipuan ekspor berskala raksasa. Kejahatan finansial berupa under invoicing hingga transfer pricing telah berlangsung 34 tahun tanpa pengawasan yang memadai.

Kondisi ekonomi global yang fluktuatif akibat konflik di Timur Tengah memaksa Presiden turun tangan langsung menyampaikan kerangka kebijakan ke Senayan agar seluruh elemen negara waspada terhadap berbagai bentuk kebocoran anggaran. ***