JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 63 perkara terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 hingga Jumat (6/12/2024). Sebagian besar perkara berasal dari pemilihan bupati dan wakil bupati, sementara belum ada perkara yang masuk untuk pemilihan gubernur.

Berdasarkan data dari laman resmi mkri.id, 45 perkara diajukan terkait pemilihan bupati dan wakil bupati. Sementara itu, 18 perkara lainnya berasal dari pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Hingga saat ini, proses pengajuan permohonan sengketa masih berlangsung.

Pengajuan Sengketa Dibuka Hingga 18 Desember Sesuai dengan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2024, pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada masih terbuka hingga 18 Desember 2024. Jumlah perkara yang masuk ke MK diperkirakan akan bertambah dalam beberapa hari mendatang, mengingat banyak daerah yang masih menyelesaikan proses rekapitulasi hasil pemilihan.

Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara

Proses penanganan sengketa Pilkada 2024 di MK akan melalui beberapa tahapan:

- Sidang Pendahuluan: 24-31 Desember 2024

(tahap pertama) dan 9-14 Januari 2025 (tahap kedua).

- Pemeriksaan Persidangan: Dimulai 31 Desember 2024 hingga 30 Januari 2025, dengan agenda mendengarkan jawaban termohon dan keterangan Bawaslu.

Putusan Sidang

Pengucapan putusan akan dilakukan setelah rapat permusyawaratan hakim dengan jadwal berikut:

- Tahap 1: 30-31 Januari 2025

- Tahap 2: 12-13 Februari 2025

Jika ditemukan putusan sela, sidang lanjutan akan digelar pada 3-25 Februari 2025. Sedangkan pengucapan putusan final dijadwalkan berlangsung pada 24-26 Februari 2025 dan 7-11 Maret 2025. ***