PASIRPANGARAIAN, GORIAU.COM - Sekretaris DPD Partai Nasdem, Kabupaten Rokan Hulu, Zulfikar, menilai kasus terdakwa Tedy Mirzal Dal, sebagai Anggota DPRD Rokan Hulu yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Rokan Hulu diduga disetting oknum-oknum aparat hukum dan para penguasa.

Hal ini disampaiakannya, usai penundaan sidang lanjutan ke-12 kasus perambahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kaiti-Pauh di Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pangaraian, Selasa (4/11/2014).

Diterangkan, Zufikar, pihaknya akan melaporkan kasus yang menimpa terdakwa Tedy Mirzal Dal ke Komisial Yudisial (KY), Dewan Kehormatan DPR RI, Kompolnas, Kejaksaan Agung dan lainnya, karena dinilai dalam proses kasus diduga adanya kepentingan dari oknum pejabat dan aparat tertentu.

''Termasuk adanya surat dari DPRD Rokan Hulu dengan Nomor: 175/DPR Rokan Hulu/ Umum/374, tentang permintaan alat bukti persidangan untuk perberhentian sebagai anggota DPRD Rokan Hulu,'' ujarnya.

''Kalau dalam kasus tersebut, itu bukan kewenangannya, tapi kok mereka ngotot sekali. Kita akan melakukan upaya hukum untuk ini,'' tegasnya.

Termasuk hakim-hakim yang menyidangkannya, ini terlihat syarat kepentingan, padahal aktifitas di sana itu sebelum Tahun 2012 lalu sudah ada, bahkan pemerintah menyarakan di wilayah HPT boleh di tanam-tanam kayu-kayuan. ''Ini sengaja dipolitisir dan digiring, untuk kepentingan tertentu,'' ungkapnya.

Sesuai keterangan Kepala Desa Kubu Pauh, Kecamatan Rambahsamo, Kabupaten Rokan Hulu, tambahnya, dilokasi tersebut tidak pernah dilakukan sosialisasi kalau di sana ada lahan HPT, jadi masyarakat tidak tahu sama sekali perubahan lahan tersebut.

Di tempat berbeda, Ketua PN Pasir Pangaraian Mahmuriadin, mengatakan dalam kasus terdakwa Tedy Mirzal Dal tidak ada settingan, tapi itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan aturan hukum yang berlaku.

Ketika ditanya pihak Tedy Mirzal Dal berencana akan melaporkannya Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian ke KY, dia mengatakan, itu tidak jadi masalah, karena berkas persidangan sudah lengkap, namun hari ini ditunda persidangannya karena saksi ahli dari pihak terdakwa tidak bisa hadir.

''Kita sudah siapkan semua berkasnya, cuma saksi ahli dari terdakwa tidak hadir, makanya kita lakukan penundaan, sebenarnya kita berharap supaya perkara cepat selesai,'' pungkas Mahmuriadin. (ram)