PEKANBARU, GORIAU.COM - Sampai saat ini, Tunjangan Beban Kerja (TBK) sejumlah pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pemprov Riau yang belum dikukuhkan belum menemukan titik terang. Pasalnya, perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) masih merumitkan pencairan anggaran.

Sementara Sekdaprov Riau, Zaini Ismail dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprov Riau, Jonli saling lempar tanggung jawab.

"Coba tanyakan ke BPKAD, mereka yang lebih tau teknisnya," kata Zaini, di Kantor Gubernur Riau, Senin (3/3/2014).

Seharusnya, Zaini memiliki wewenang dalam penggunaan anggaran. Sementara Kepala BPKAD Setdaprov Riau, Jonli beberapa waktu lalu juga melempar jawaban ke Zaini Ismail.

"Coba tanya ke Pak Sekda (Zaini, red). Dia yang lebih berhak menjawab," ujar Jonli.

Setidaknya lebih dari 1300-an pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pemprov Riau yang belum dilantik dan dikukuhkan. Kondisi ini karena masih terganjalnya pencairan APBD Provinsi Riau tahun 2014.

Dimana penambahan dan peleburan yang menghasilkan 11 SOTK baru otomatis tidak masuk dalam APBD tahun ini. Hal ini yang membuat rumitnya pencairan anggaran.***