JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani, menyoroti sejumlah laporan tentang insentif yang tak kunjung diterima Nakes (tenaga kesehatan).

Mengutip rilisnya, beberapa laporan yang diterima Puan meliputi; Insentif yang tak kunjung diterima nakes, Potongan atas penerimaan insentif tersebut; Pengalihan peruntukan hingga besaran insentif yang dipertanyakan.

"Mereka bertaruh nyawa dan juga keluarga. Juga sandaran bagi rakyat yang terpapar Covid-19," kata Puan dikutip GoNEWS.co, Sabtu (31/7/2021).

Insentif nakes daerah, jelas Puan, bersumber dari biaya operasi kesehatan (BOK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dibandingkan pada 2020, realisasi pencairan insentif nakes hingga 20 Juli 2021 disebut masih sangat minim.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pada 2020 ada 848.885 nakes menerima insentif terkait penanganan Covid-19. Pada 2021, sebut dia, insentif ini baru diterima oleh 50.849 nakes dengan nominal Rp245,01 miliar dari BOK, dan insentif dari DAU/DBH baru tersalurkan ke 23.991 nakes dengan nominal Rp1,79 triliun dari alokasi Rp8,1 triliun, hingga 20 Juli 2021.

"Itu timpang sekali. Pemerintah daerah harus lebih gesit dan peduli lagi menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes," tegas Puan.

Puan mengapresiasi juga langkah Menteri Dalam Negeri yang menegur langsung para kepala daerah yang dinilai tidak optimal menggunakan kebijakan realokasi anggaran termasuk untuk insentif nakes. Puan mengingatkan pemerintah daerah untuk tak menunggu teguran agar optimal melaksanakan mandat realokasi anggaran.

"Realokasi anggaran dan kebijakan harus berpijak pada hati, melihat kondisi rakyat dan nakes yang berhadapan langsung dengan pandemi Covid-19. Jangan tunggu ditegur baru ada perbaikan realisasi pencairan anggaran termasuk untuk insentif nakes ini," tegas Puan.***