PANGKALANKERINCI, GORIAU.COM - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pelalawan menyatakan, masih banyak para pelaku usaha kelas menengah seperti klinik kesehatan dan hotel di Pelalawan yang belum memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

"Diwajibkan bagi klinik dan rumah sakit, ataupun kegiatan-kegiatan yang berdampak bagi lingkungan memiliki dokumen kajian UKL-UPL,"terang Kepala BLH Pelalawan, Syamsul Anwar melalui Kabid Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Eko Novitra, Selasa (1/7/2014).

Kewajiban tersebut, sambung Eko berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) RI nomor 16 tahun 2012, dan dalam Permen LH itu dijelaskan siapa-siapa saja yang harus mengikuti aturan tersebut.

"Tidak hanya klinik dan rumah sakit, tapi semua jenis usaha yang berpotensi menghasilkan limbah wajib memiliki UKL UPL. Meskipun itu usaha kecil setara warung makan, restoran, klinik kesehatan, hotel hingga industri besar seperti pabrik kelapa sawit (PKS) dan pabrik kayu," tegasnya.

Dijelaskan Eko, saat ini telah menjamur klinik-klinik berbentuk balai pengobatan, klinik 24 jam yang dulunya berskala kecil. Namun usaha itu berkembang dan menjadi rumah sakit.

Diuraikan Eko, setidaknya ada tiga tingkatan usaha yang wajib memiliki izin lingkungan hidup. Dimulai dari kategori usaha kecil yang harus memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).

Selanjutnya, usaha menengah harus memiliki UKL-UPL dan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal). Dan industri besar seperti pabrik kelapa sawit (PKS) harus memiliki Amdal dan UKL-UPL.

"Tanpa disadari, jumlah dan komposisi limbah yang dihasilkan dari aktifitas itu juga semakin bertambah banyak,"tutupnya.(rkn)