PASIRPANGARAIAN, GORIAU.COM - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Rokan Hulu, terpaksa mencopoti plang nama yang dipasang Pemkab Kampar di lima desa bersengketa. Alasannya, secara sejarah, kelima desa itu masuk dalam wilayah Rokan Hulu. Lima desa itu adalah Desa Rimba Jaya, Intan Makmur, Rimba Makmur, Tanah Datar, dan Desa Intan Jaya.

''Secara teritorial dan sejarah, lima desa sengketa di Kuntodarussalam dan Pagarantapah Darussalam, masih dalam wilayah Rohul, namun Pemkab Kampar sudah membangun lima plank kantor desa di rumah-rumah penduduk sejak lama,'' ujar Kasatpol PP Rohul Roy Roberto dalam penjelasannya kepada GoRiau.com, Kamis (26/12/2013).

Menurutnya, sebagai penyidik, pihaknya tidak terlibat dalam sengketa, namun saat itu, mereka ketangkap tangan melakukan pemasangan plang nama kantor. Dan pelaksanaan pencopotan yang dilakukan oleh 70 personil Satpol PP dan 3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sudah sesuai denan prosedur ketetatapan (Protap).

''Kita sudah lama mengawasi pemasangan plang itu, kita sudah warning mereka, kita keluarkan sprindiknya. Namun tetap saja memasang plank kantor desa itu,'' jelasnya.

Roy mengungkapkan, selain lima plank kantor desa, personel Satpol PP Rohul juga melepas beberapa atribut berbau Kabupaten Kampar seperti baliho, merk masjid, dan lainnya. Atribut dilepas karena berdekatan dengan kantor desa dan Puskesmas pembantu di lima desa sengketa. ''Kalau baliho tidak kita bawa. Merek masjid atas nama Kecamatan Tapung ini tanpa izin kita lepas, tapi kita tinggal di belakang masjid,'' ujarnya.

''Kita datang baik-baik dan mengucapkan assalamualaikum, jadi pelepasan berlangsung aman. Memang ada seorang warga yang ngotot tadi, tapi bisa ditenangkan,'' jelas Roy lagi.

Dia mengakui pelepasan lima plank kantor desa milik Pemkab Kampar sudah sesuai prosedur bahkan siap jika di pra pengadilan. ''Kita berani karena ada yang tertangkap tangan memasang plank merek tanpa izin. Siapa saja bisa menuntut, itu kan bisa pra peradilan,'' tegasnya.

''Dan bagi, keberatan untuk menyelesaikan di meja pengadilan. Soal sengketa di MA (Mahkamah Agung) kami tidak mau tahu. Kami hanya menegakkan Undang-undang. Dan kalau mereka memasang plank lagi, kami akan tanggalkan lagi,'' tegas Roy. (srt)