PASIRPANGARAIAN, GORIAU.COM - Kapolres Rokan Hulu, Riau, AKBP H. Onny Trimurti Nugroho, Kamis (26/12/2013) menegaskan bahwa persoalan sengketa lima desa antara Kampar dan Rokan Hulu, bukanlah ranah Polri dalam penyelesaianan. Begitu juga soal penertiban plang nama yang dilakukan Satpol PP dan PPNS di daerah tersebut.
''Itu kewenangan Pemkab Rohul dan ini tidak ada kaitannya dengan Polri, sepenuhnya, itu pekerjaan Pemkab Rohul maupun Pemkab Kampar,' tegas Onny.
Polri dalam kasus lima desa, tidak akan ikut campur, karena sejauh ini status lima desa masih status quo dan belum adanya ditetapkan Gubenur Riau, apakah lima desa masuk Rohul atau Kampar. Walaupun begitu, Kapolres berharap, agar masyarakat di lima desa, tidak terpancing isu-isu bisa menimbulkan konflik massa yang berakhir pada tindakan anarkis. Jika anarkis maka ranahnya akan masuk dalam tindak pidana. ''Karea itu kita minta masyarakat bisa menjaga situasi kondusif, dan terkait penetapan status lima desa,'' harapnya.
''Warga jangan terpancing isu-isu bisa menimbulkan makar atau tindakan anarkis, dampaknya adalah tindak kriminal. Untuk penyelesaian status lima desa, nanti pihak provinsi yakni Guburnur yang akan menentukannya. Juga kedua belah pihak, baik pro Rohul maupun Kampar,'' himbau Kapolres. (srt)