JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus-menerus menyatakan diri sebagai oposan bagi kekuasaan Jokowi Jilid II. PKS berjanji istiqomah sebagai penjaga Demokrasi dengan menjadi oposisi.

Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman pada Selasa (22/10/2019) menerbitkan maklumat yang meminta seluruh kader, pengurus DPP, DPD, Fraksi PKS di DPR dan MPR untuk tetap berada di luar pemerintahan.

"Sikap politik PKS yang di luar pemerintahan, agar disampaikan secara tegas dan jelas namun tidak dengan konotasi arogan apalagi seolah menantang untuk beroposisi sendirian," kata Sohibul.

Selain Shohibul, ada Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mardani Ali Sera, yang terus-menerus menyuarakan tagar-tagar oposisi baik kepada media massa maupun melalui media sosial.

Dalam video terbarunya, Mardani mengatakan, "demokrasi memang tidak menginginkan persatuan (politik, red). Demokrasi lebih menginginkan perbedaan yang di-'manage' dengan baik,".

Lalu bagaiman kekuatan PKS di Parlemen sebagai oposisi politik Jokowi bersama koalisi gemuknya?

Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan 2019-2020 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakata, Selasa (22/10/2019) kemarin menetapkan, DPR memiliki 11 Komisi dan 6 Badan. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, "setiap komisi berisi 48 sampai 56 anggota, F-PKS beranggotakan 4 sampai 5 orang anggota di setiap komisi (sekira 10persenan di tiap komisi, red)".

Meski begitu, PKS menduduki kursi Wakil Ketua di 3 Komisi yang ada. Sebuah dokumen tertanggal, Jumat, 18 Oktober 2019, yang diterima GoNews Grup menyebutkan, PKS mendukui kursi Wakil Ketua di Komisi I (Komisi bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, Intelijen), IX (Komisi bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan), dan Komisi X yang membidangi Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah.

Di Komisi yang turut dipimpin itu, PKS akan bermitra dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang kini dipimpin Prabowo Subianto, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang dipimpin Johnny G. Plate, Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Dewan Pers, Perum LKBN Antara, Lembaga Sensor Film (LSF), untuk mita Komisi I.

Di Komisi IX, partai yang terlahir dengan nama Partai Keadilan ini, akan bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Sementara di Komisi X, PKS akan bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kini dipimpin oleh Nadiem Makarim, Kementerian Pariwisata (sekarang Kemenpar dan Ekonomi Kreatif di bawah pimpinan Wishnutama), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Selain menduduki 3 kursi Wakil Ketua Komisi di DPR, PKS juga menduduki kursi Wakil Ketua di Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).***