SIAK - Jauh sebelum BPJS Kesehatan ini membooming, ada beberapa program pemerintah untuk jaminan kesehatan masyarakat diantaranya adalah Asuransi Kesehatan (ASKES), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

Namun di era BPJS saat ini program-program tersebut seiring waktu mulai menghilang, dan seluruhnya akan digabungkan untuk ditransformasi menjadi Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS tersebut. Salah satu komitmennya adalah dengan didaftarkannya masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada di Kabupaten Siak ke BPJS Kesehatan Kabupaten Siak.

Hal itu disampaikan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Siak, Rina Elvita Purba, Sabtu (9/6/2017) kemarin. "Peserta Bantuan Iuran atau PBI, dimana iurannya dibayar oleh Pemda Siak dari APBD yang dimulai pada tahu 2015," ujarnya.

Untuk identitas Peserta PBI APBD Siak ini sebelumnya adalah e-id dan sekarang sudah dicetakkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang saat ini sedang didistribusikan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Kecamatan.

“Dan secara simbolis penyerahan KIS tersebut dilakukan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Siak pada acara Safari Ramadhan 1438 H di 14 kecamatan," ujar Rina.

Adapun jumlah distribusi KIS PBI APBD adalah sebagai berikut; Kecamatan Bungaraya sebanyak 549, Dayun 303, Kandis 603, Kerinci Kanan 683, Koto Gasib 775, Lubuk Dalam 654, Mempura 495, Minas 649, Pusako 128, Sabak Auh 381, Siak 452, Sungai Apit 804, Sungai Mandau 348 dan Tualang sebanyak 1.221, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 8.045.

Dalam kesempatan itu, Rina mengajak bagi masyarakat yang mampu agar segera mendaftarkan diri jauh-jauh hari sebelum sakit. "Segeralah mendaftarkan diri, jangan nunggu sakit baru mendaftar. Karena ada masa tunggu selama 14 hari, sejak kartunya diterbitkan," jelasnya.

Rina menambahkan, bagi masyarakat yang tidak mampu, data tersebut akan divalidasi kembali untuk diusulkan ke PBI APBD. Kalau kuota PBI APBN masih ada, akan dimasukan ke APBN.***