PEKANBARU – DPRD Riau kembali menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan atau pihak yang menjalankan usaha di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Wakil Ketua DPRD Riau, H Budiman Lubis, SH, mendesak agar Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tidak hanya menyasar warga, tetapi juga menindak tegas korporasi yang merambah kawasan konservasi tersebut.

"Kalau ada perusahaan yang ikut merambah TNTN, mereka juga harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya rasa Satgas PKH akan menuju ke arah sana," tegas Budiman Lubis, Selasa (24/6/2025).

Menurutnya, kawasan TNTN memiliki peran vital sebagai habitat satwa langka yang dilindungi dan sebagai salah satu paru-paru dunia, sehingga keberadaannya harus dijaga dengan serius.

"Korporasi tentu tahu mana kawasan yang masuk hutan lindung, konservasi, suaka margasatwa, atau taman hutan raya yang tidak bisa dikonversi jadi perkebunan dalam bentuk apapun. Kalau tidak tahu, itu terlalu," kata politisi Gerindra itu.

Budiman juga menyoroti proses relokasi terhadap ribuan warga yang bermukim di dalam kawasan TNTN. Ia meminta agar langkah tersebut dilakukan secara humanis agar tidak menimbulkan persoalan sosial baru di masyarakat.

"Lakukan relokasi secara baik, kedepankan rasa kemanusiaan," pintanya.

Terkait biaya relokasi, Budiman mengingatkan bahwa dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Ia mengusulkan agar beban anggaran relokasi tidak dibebankan kepada pemerintah daerah, mengingat kondisi keuangan Provinsi Riau dan kabupaten/kota saat ini tengah mengalami defisit.

"Harusnya anggaran relokasi ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, jangan dibebankan ke daerah," tegasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Riau lainnya, H Edi Basri SH MSi, juga telah menyuarakan hal serupa. Ia meminta Satgas PKH bertindak tegas terhadap korporasi yang terbukti melakukan aktivitas ilegal di dalam kawasan TNTN. ***