SIAK SRI INDRAPURA – Bupati Siak, Afni, menegaskan bahwa penyelesaian konflik lahan yang melibatkan PT SSL dan masyarakat Desa Tumang harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menanggapi dugaan adanya cukong sawit di balik kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu, ia menolak anggapan tersebut.

"Sebelum jadi Bupati, saya adalah akademisi dan aktivis lingkungan. Idealisme dan profesionalisme adalah harga mati bagi saya. Kami tak berutang pada cukong mana pun," tegas Afni, Selasa (24/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian konflik lahan dilakukan secara hukum, dan Pemkab Siak hanya bertindak sebagai mediator. "Pola penyelesaiannya sudah diatur negara. Ini jalur administrasi yang harus kita hormati bersama," ujarnya.

Afni juga menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum atas insiden kerusuhan di PT SSL. "Kami mendukung proses hukum dan mengecam tindakan anarkis. Kami juga sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolda Riau dan Direktur Asep. Alhamdulillah, kami tetap solid menjaga kondusivitas," katanya.

Terkait sengketa lahan, ia menyebutkan bahwa telah ada kesepakatan antara Pemkab Siak, manajemen PT SSL, dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu satu bulan.

Afni menyoroti bahwa PT SSL berada di kawasan Hutan Produksi (HP) yang berada di tengah Kampung Tumang. Sejak awal, perusahaan ini tidak mampu menguasai seluruh izin lahan karena banyak wilayah sudah berkonflik dengan masyarakat.

Ia juga menyesalkan aksi sepihak PT SSL yang diduga melakukan penambahan area tanam akasia tanpa koordinasi, dengan menumbangkan kebun sawit masyarakat secara diam-diam.

"Kalau semua perusahaan bertindak sendiri di wilayah konflik tanpa koordinasi dengan daerah, apa jadinya Siak ini? Kami bukan daerah tanpa tuan," ujarnya.

Menurut Afni, keberadaan HTI seperti PT SSL harus menghormati masyarakat lokal. Ia mengungkapkan bahwa izin HP di Siak lebih luas dari APL, padahal APL adalah tempat tinggal bagi hampir setengah juta penduduk Siak.

"Kami sedang memperjuangkan keadilan ekologis bagi rakyat kecil, tanpa menghambat kepentingan bisnis. Potensi konflik lahan di Siak sangat tinggi dan tugas kami menjaga agar tidak terjadi berulang," jelasnya.

Ia berharap insiden di Desa Tumang menjadi pelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan. "Jangan lagi dipelintir ke mana-mana. Kami sedang bekerja," pungkasnya. ***