JAKARTA – DPR RI mendorong pola kerja lapangan dalam pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh. Melalui Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana, DPR memilih berkantor langsung di wilayah terdampak agar koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan cepat dan tidak tumpang tindih.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan kehadiran Satgas di Aceh ditujukan untuk memangkas jalur koordinasi yang selama ini kerap tersendat oleh birokrasi. Dengan berada di lokasi, keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat terdampak.

“Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan, Selasa (30/12/2025).

Dalam rapat tersebut, DPR juga meminta kementerian dan lembaga terkait menempatkan perwakilan di Aceh selama masa pemulihan berlangsung. Langkah ini dinilai penting agar program yang dijalankan sejalan dan tidak saling beririsan.

“Kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing 1 untuk ikut berkantor di sini,” katanya.

Rapat koordinasi pemulihan pascabencana itu digelar untuk menyamakan langkah seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga BUMN. Pertemuan dipimpin Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

Dasco mengapresiasi kerja awal TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan dalam fase tanggap darurat. Namun, menurutnya, tahap pemulihan membutuhkan koordinasi yang lebih terfokus agar penanganan berjalan efektif.

“Kita menyadari bahwa setelah penanganan bencana kemarin, teman-teman dari TNI, Polri, Pemda, dan relawan telah bekerja keras, sehingga dalam pemulihan pascabencana ini kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap hal-hal yang akan ditangani,” ungkapnya.

Ia menegaskan, sinergi antar-kementerian, pemerintah daerah, DPR, dan BUMN menjadi kunci agar penggunaan anggaran lebih efisien serta tidak terjadi duplikasi program pemulihan di lapangan.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil BP BUMN, Wakil Menteri Komunikasi Digital, Kasatgas Darurat Jembatan, Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan Raffi Ahmad, serta jajaran pimpinan BUMN, termasuk Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PLN. ***