PEKANBARU, GORIAU.COM - Setelah tiga pejabat Bank Riau Kepri (BRK) pusat dan pimpinan cabang Batam yakni, ZT selaku Dirut BRK, bersama Direktur Pemasaran, BAR dan Y selalu Pimpinan BRK (BPD Riau) Cabang Batam divonis masing-masing 4 tahun penjara, Maret 2013 lalu atas kasus kredit fiktif yang dilakukannya, Kamis (6/11/2013), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru kembali menyidangkan perkara kredit fiktif BRK dengan terdakwa AW, Direktur PT Saras Perkasa, selaku kreditor bermasalah di BRK cabang Batam, pada tahun 2003 lalu.

Pada sidang hari ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan ED, selaku staf BRK Pekanbaru, kehadiran ED dalam perkara ini demi memberikan keterangan.

Dalam persidangan ED terlihat linglung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, atas dasar itu, majelis hakim lantas bertanya kepada saksi. ''Ini saksi sehat atau tidak, kalau tidak sehat kita tunda dulu, kita cari yang lain,'' ujar Krosbin LB. Gaol, SH, MH sebagai hakim ketua dalam persidangan.

Lanjut Krosbin, "saudara disini menerangkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Pentut Umum (JPU), jadi saudara jangan mengada-ngada," terangnya.

Krosbin juga menjelaskan, barang siapa memberikan kesaksian tidak benar akan diancam pidana 5 tahun, Krosbin berharap dalam persidangan tersebut saksi memberikan keterangan yang benar, "berikan kesaksian yang saudara ketahui, jangan mengarang-ngarang, kalau ada yang dikarang, saudara yang susah sendiri," tegas manjelis hakim.

Pada cerita kasus ini, terdakwa selaku pimpinan PT Saras Perkasa, berencana melanjutkan pembangunan rumah toko (ruko) dan mall di Komplek Batu Aji, Batam. Dengan dengan pengambil alihan (take over) pengerjaan yang didanai pihak Bank Riau Kepri," kata JPU.

Dimana hal itu bermula, sekitar awal tahun 2003. Terdakwa bertemu dengan FN, saat menghadiri acara di Batam Centre, Kota Batam. Selanjutnya, FN kemudian menawarkan bisnis atau usaha property kepada terdakwa. Merasa tergiur, FN kemudian pergi ke Pekanbaru, dan menemui Dirut Bank Riau Kepri, ZT, Bahwa ada pihak kontraktor yang mau mengambil alih pembangunan di komplek Batu Aji.

Selanjutnya, terdakwa dipertemukan di ZT, kemudian ZT menyetujui pengambilalihan (take over) kredit bermasalah kepada PT Saras Perkasa.

Selaku Direktur, AW kemudian mengajukan kredit kepada Bank Riau-Kepri (Dulunya bernama BPD Riau-Red) untuk proses pengalihan kredit pembangunan tersebut. Saat itu, terdakwa AW meyakinkan akan meneruskan bangunan mal dan meminta penambahan kredit Rp55 miliar dengan jaminan "cash collateral" berupa deposito di Bank BNI 46 sejumlah Rp100 miliar.

Namun, karena jaminan itu tidak diserahkan, pihak bank hanya mengucurkan kredit dengan plafon Rp35,2 miliar. Syarat "take over" itu menerabas aturan yang berlaku," terang JPU.

Setelah uang dicairkan, AW selaku Direktur PT Saras Perkasa, tidak mempergunakan uang tersebut, sebagaimana peruntukannya. Sehingga posisinya masuk kategori kredit macet.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI no 31 tahun 1999, sebagaimana ditaur dalam Pasal 20 UU RI no 31 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana," papar JPU. ***