PEKANBARU, GORIAU.COM - Perkara kasus Korupsi Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Tengganau, Duri, kembali digelar dengan menghadirkan saksi Amin Khairi, selaku Bendahara PMKS yang didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlangga Wisnu Nurdianto, SH, Kamis (07/11/2013).

Sesudah bersumpah didepan majelis hakim yang diketuai Ketut Suarta, SH, MH, Amin mengatakan, dalam pencairan dana sebesar 8.750.000.000 dia mengaku tidak mengetahui masalah aliran dana tersebut, ''Saya hanya mengeluarkan kwitansi dari Pimpinan Proyek (Pimpro) saja pak,'' jawab Amin dalam persidangan.

Dari semua keterangan yang disampaikan Amin didalam persidangan, Terdakwa MK merasa kesaksian tersebut tidak benar dan palsu, "karena yang mencairkan dana ke Bank Riau Kepri (BKR) bukan saya," terang MK dalam persidangan.

Atas ucapan itu, lantas Amin menjawab, "saya sudah bersumpah disini, jadi saya tegaskan kembali saya tidak tahu masalah aliran dana tersebut." Tegas Amin

Seperti diketahui, Dinas Koperasi (Diskop) Bengkalis, tahun 2004 lalu memberikan modal usaha kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) PWRI atau Tengganau Mandiri, senilai Rp10 miliar.

Dalam kesepakatannya, Diskop dan KSU PWRI ingin mendirikan pabrik kelapa sawit mini. Rencana awal pabrik itu akan dibangun di daerah Muara Basung. Ahirnya, pembangunannya dialihkan ke Tengganau Kecamatan Pinggir Bengkalis (sekarang di Duri).

Dilapangan, pabrik itu berjalan. Namun, pihak KSU Tengganau tidak memberikan pemodalan yang diberikan dinas koperasi Bengkalis. Sebagaimana disepakti pada awal pembangunan, antara koperasi Bengkalis denga KSU Tengganau.

Proyek ini diduga telah merugikan negara senilai Rp10 miliar. Sebab dana pembangunan pabrik tidak pernah dikucurkan meski pencairannya sudah dilakukan. ***