PEKANBARU – Keluhan masyarakat mengenai ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran mulai mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, melakukan inspeksi lapangan secara mendalam di kawasan Jalan Manyar Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, untuk merespons rentetan laporan warga terkait buruknya akses jalan dan sistem drainase, Senin (12/1/2026).

Peninjauan ini bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan tindak lanjut atas desakan para ketua rukun tetangga (RT) dan tokoh masyarakat yang merasa wilayahnya tertinggal dalam hal fasilitas umum. Di lokasi, Markarius mendapati fakta bahwa beberapa ruas jalan penghuni kawasan padat penduduk tersebut masih berupa jalan tanah yang becek saat hujan dan berdebu saat kemarau, serta dipenuhi lubang yang mengancam keselamatan pengendara.

“Hari ini, kami melakukan respons cepat terhadap pengaduan warga. Kami turun langsung setelah menerima laporan dari ketua RT dan tokoh masyarakat mengenai drainase dan kondisi jalan yang berlubang di beberapa titik,” ungkap Markarius di sela peninjauannya.

Kondisi serupa ditemukan saat rombongan bergeser ke Jalan Balam Sakti I. Meski sebagian ruas jalan telah mendapatkan sentuhan semenisasi, namun masih tersisa sekitar 500 meter jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal, jalur tersebut merupakan akses utama menuju rumah ibadah (musala) yang setiap harinya digunakan oleh warga untuk beraktivitas keagamaan.

Salah satu kendala klasik yang terungkap dalam peninjauan tersebut adalah persoalan status lahan. Namun, Markarius menegaskan bahwa hambatan administratif tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan warga menderita karena infrastruktur yang buruk. Ia menginstruksikan jajarannya untuk segera mencari solusi hukum dan teknis agar pembangunan bisa tetap berjalan.

“Kami akan mencoba mencarikan solusi, yang terpenting akses jalan dapat diperbaiki, termasuk jalan menuju musala di sekitar Jalan Balam Sakti I yang juga perlu dibenahi,” tambah Markarius dengan nada tegas.

Pemerintah Kota Pekanbaru berjanji bahwa laporan yang masuk melalui jalur tokoh masyarakat, ketua RT, maupun ketua RW akan menjadi kompas dalam menentukan prioritas pembangunan. Hal ini dilakukan agar alokasi anggaran infrastruktur pada tahun anggaran 2026 benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak instan bagi kualitas hidup masyarakat di akar rumput.

Kini, warga Binawidya menaruh harapan besar agar janji perbaikan ini segera terealisasi sebelum musim penghujan mencapai puncaknya, guna menghindari banjir akibat drainase yang tidak berfungsi optimal.***