JAKARTA – Setibanya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Kamis (13/11/2025), Presiden Prabowo Subianto langsung menandatangani keputusan rehabilitasi bagi dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Abdul Muis dan Rasnal. Keduanya sebelumnya diberhentikan sebagai ASN setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dalam perkara pemungutan iuran sekolah yang digunakan untuk membantu guru honorer.

Keputusan tersebut mengembalikan kehormatan serta hak-hak mereka. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan langkah itu sebagai pemulihan yang dinilai sangat penting bagi masa depan kedua pendidik.

"Dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat, serta hak-hak kedua guru ini," ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan ini muncul usai pemerintah menerima banyak permohonan dari masyarakat, DPRD, hingga DPR selama sepekan terakhir.

"Kami selama satu minggu terakhir berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Presiden, dan kemudian Presiden mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden," jelasnya.

Rasnal dan Abdul Muis sebelumnya diberhentikan berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan pada Agustus dan Oktober 2025, setelah putusan kasasi MA Nomor 4265 K/Pid.Sus/2023 menyatakan keduanya bersalah. Putusan itu terkait pemungutan iuran Rp20 ribu pada 2018 yang kemudian diberikan kepada guru honorer yang belum menerima gaji hingga sepuluh bulan.

Rasnal berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pendidik yang berupaya mencari solusi di tengah kesulitan lapangan.

"Semoga ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru yang sedang berjuang di lapangan," ungkapnya.

Dosen hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai pemberian rehabilitasi merupakan kewenangan presiden yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945. Namun ia mengingatkan bahwa keputusan itu harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

"Karena itu peran MA penting untuk memberikan pertimbangan dalam soal pemberian grasi dan rehabilitasi," urainya.

Ia mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kewenangan jika prosedur itu tidak diikuti.

"Pemberian rehabilitasi itu memperhatikan pertimbangan MA. Kalau tidak cacat secara hukum," sambungnya.

Menurutnya, mekanisme check and balance telah dibuat untuk mencegah kewenangan presiden menjadi absolut. Ia menegaskan permintaan pertimbangan kepada MA bukanlah proses yang rumit dan seharusnya dapat segera dilakukan.

Sementara itu, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai langkah Prabowo merupakan upaya memulihkan rasa keadilan, namun ia mendorong agar pemerintah juga memberikan sanksi kepada aparat hukum yang membuat kasus ini berlarut.

"Agar Presiden tidak dituduh mencari kesempatan isu penting ini. Kami nantikan langkah selanjutnya," tuturnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai keputusan Prabowo memiliki sisi emosional. Menurutnya, keputusan yang bertumpu pada insting personal rentan menimbulkan kesimpangsiuran dalam tata kelola pemerintahan.

"Jika banyak mengandalkan insting personal, maka kekacauan hukum bisa terjadi," ungkapnya.

Dedi juga menyoroti kecenderungan Presiden dalam memberikan rehabilitasi, amnesti, maupun abolisi. Ia menilai pola itu dapat membingungkan publik mengenai dasar pertimbangan setiap keputusan.

"Publik akan kesulitan pada saat mana ampunan atau rehabilitasi itu diputuskan, dan saat apa tidak diputuskan," paparnya.

Ia menyarankan Presiden memperkuat pendampingan hukum agar setiap keputusan tetap berada dalam prinsip proporsionalitas. ***