BANGKINANG, GORIAU.COM - Salah satu implikasi pelaksanaan otonomi daerah adalah lahirnya tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Untuk mendukung pencapaiannya, perlu dilakukan reformasi birokrasi, melalui penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Demikian disampaikan oleh Bupati Kampar H Jefry Noer yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Setda Kampar H. Nukman Hakim, SH dalam pengarahannya pada acara pembukaan gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan Aparat Pengawasan Internal Pemeintah ( APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) perwakilan Provinsi Riau dan sosialisasi pembangunan zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih dan melayani di Kabupaten Kampar serta diikuti dengan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS yang diadakan, di Aula Pertemuan, Komplek Kantor Bupati Kampar, Jalan Lingkar, di Bangkinang, Senin (19/11/2012).

Ditambahkan Nukman, titik berat dari pemerintahan yang baik adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu. ''Reformasi birokrasi mustahil akan dapat tercapai dan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme,'' ujarnya.

Hal tersebut diatas dapat dilakukan dengan peningkatan intensitas, kualitas dan efektifitas pengawasan internal yang disebut dengan system pengendalian internal atau Waskat (pengawasan melekat) maupun dengan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh BPK RI.

Diharapkan dengan upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui upaya penindakan dan pencegahan dapat tercapainya tujuan pembanguan nasional yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

''Upaya ini (penindakan dan pencegahan) harus dilaksanakan secara serentak dan sinergis agar dapat menimbulkan efek jera dan menghasilkan dampak yang jangka panjang berupa pengamanan asset Negara,'' kata Nukman.

Nukman mengharapkan upaya penindakan kasus korupsi selama ini khususnya di era reformasi telah berjalan secara intensif. Namun upaya pencegahan masih kurang memadai sehingga upaya pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yanh optimal salah satu upaya pencegahan yang dilaksnakan oleh Pemerintah adalah melalui pelaksanaan Inpres nomor 05 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

Kepada peserta Nukman Hakim menghimbau seluruh peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan segera mengambil langkah-langkah penyelesaian tindak lanjut temuan dan melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan pengelolaan keuangan negara atau daerah.

Sementara itu Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar H Helmi Syukra, SH, MH melalui Ketua Panitia H Muhammad Mansyur menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksnakan selama 2 (dua) hari, dimulai pada tanggal 19 dan 23 Nopember 2012 mendatang.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Camat se Kabupaten Kampar, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari Dinas Dikpora dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

Adapun narasumber didatangkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan PAN RB) RI, BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Riau dan dari Inspekorat Kabupaten Kampar. (rif)