JAKARTA – Iran melancarkan strategi diplomasi baru untuk memuluskan kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat (AS). Teheran secara terbuka menawarkan akses investasi ke ladang minyak, gas, pertambangan, hingga pembelian pesawat komersial sebagai insentif ekonomi bagi Washington.

Tawaran "manis" ini diungkapkan Wakil Direktur Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri Iran, Hamid Ghanbari, Minggu (15/2/2026). Langkah ini diambil hanya beberapa hari sebelum putaran kedua pembicaraan krusial antara kedua negara di Jenewa, Swiss.

"Demi keberlanjutan kesepakatan, sangat penting bahwa AS juga mendapat manfaat di bidang-bidang dengan pengembalian ekonomi yang tinggi dan cepat," ungkap Ghanbari.

Ghanbari menilai pakta nuklir tahun 2015 gagal mengamankan kepentingan ekonomi AS, sehingga kali ini Iran menyodorkan proposal yang lebih pragmatis.

"Kepentingan bersama di ladang minyak dan gas, ladang bersama, investasi pertambangan, dan bahkan pembelian pesawat termasuk dalam negosiasi," tambahnya.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, saat berbicara di Bratislava, menegaskan bahwa Presiden Donald Trump lebih memilih jalur diplomasi daripada konfrontasi. Namun, AS tetap bersiaga dengan mengirimkan kapal induk kedua ke kawasan Timur Tengah sebagai antisipasi jika pembicaraan menemui jalan buntu.

"Tidak ada yang pernah berhasil mencapai kesepakatan dengan Iran, tetapi kami akan mencoba," kata Rubio, Senin (16/2/2026).

Delegasi AS yang terdiri dari utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner dijadwalkan bertemu dengan pejabat senior Iran, Selasa besok. Pertemuan ini dimediasi oleh Oman, mengingat pembicaraan saat ini terbatas pada dua negara tanpa melibatkan kekuatan multilateral seperti 2015.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takht-Ravanchi, mengisyaratkan fleksibilitas Teheran untuk mengurangi pengayaan uranium level tinggi, asalkan sanksi ekonomi dicabut. Meski demikian, ia menegaskan Iran tidak akan menerima syarat pengayaan uranium nol.

"Bola ada di tangan Amerika untuk membuktikan bahwa mereka ingin melakukan kesepakatan," tegas Takht-Ravanchi.***