JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak agar penegakan hukum terhadap mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, dilakukan tanpa ampun. Ia meminta pengadilan menjatuhkan vonis lebih berat ketimbang pelaku pidana umum jika perwira menengah tersebut terbukti terlibat dalam peredaran narkoba.

Habiburokhman menilai keterlibatan aparat kepolisian dalam lingkaran setan narkotika adalah bentuk pengkhianatan terhadap tugas. Sebagai garda terdepan pemberantasan narkoba, tindakan AKBP Didik dinilai telah mencederai kepercayaan publik terhadap institusi Bhayangkara.

"Jika kelak terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap mantan Kapolres Bima seharusnya dikenakan hukuman yang lebih berat daripada rata-rata hukuman kepada pelaku pidana yang bukan anggota Polri," tegasnya, Senin (16/2/2026).

Legislator Partai Gerindra ini mengapresiasi langkah cepat Polri yang tidak menutup mata terhadap borok di internalnya. Menurutnya, tindakan tegas ini selaras dengan semangat Pasal 23 ayat (7) KUHAP baru yang mengatur sanksi etik, administrasi, hingga pidana bagi aparat penegak hukum yang melanggar aturan.

Langkah transparansi ini dianggap sebagai bukti bahwa Polri tidak pandang bulu dalam menindak anggotanya yang menyimpang, sekalipun memiliki jabatan strategis di kewilayahan.

"Sikap tegas terhadap mantan Kapolres Bima ini kembali membuktikan bahwa Polri merupakan institusi yang paling responsif terhadap aduan masyarakat soal perilaku oknum yang melakukan pelanggaran," pungkasnya.***