PEKANBARU – Hujan interupsi mewarnai rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD Kota Pekanbaru terhadap rancangan peraturan daerah Kota Pekanbaru tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Pekanbaru tahun anggaran 2021, Senin (27/6/2022). Interupsi bahkan terjadi sebelum rapat paripurna dibuka.

Salah satu interupsi dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga yang menilai sedikitnya kepala OPD dan camat yang hadir. Dia minta rapat paripurna ditidak dilanjutkan.

“Sering kita sampaikan untuk disiplikan. Tidak ada pendisiplinan dari Sekda. Hari ini kita coba, kedepan tetap begitu. Mereka harus hadir, biar bisa mendengarkan," katanya.

Rapat paripurna ini juga telat 2 jam, yang mana seharusnya dimulai pada pukul 09.00 Wib dan rapat baru dimulai pada pukul 11.00 Wib. Selain itu 45 orang jumlah anggota DPRD Pekanbaru, yang hadir dalam rapat ini hanya 25 orang.

Dan rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Nofrizal dan didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru M Jamil.

Lanjut Dapot, dia meminta agar Sekda untuk menelfon seluruh kepala OPD dan juga camat agar bisa hadir di Kantor DPRD Pekanbaru. Dan setelah OPD dan camat hadir, paripurna bisa dijalankan kembali.

“Di skor sementara. Ini pertanggungjawaban seharusnya harus hadir. Tunggu. Tunda. Maaf Pak Nof, kita harus disiplinkan. Ini era nya Pj Walikota. Era Pak Firdaus sudah berlalu. Anggota DPRD saling mendukung supaya lembaga dihargai oleh OPD dan camat selaku pengguna anggaran,” tegasnya.

Menanggapi intrupsi dari Dapot Sinaga, Nofrizal selaku pimpinan rapat enggan memberhentikan rapat paripurna ini dengan alasan rapat paripurna sudah sesuai tata terbit (tatib) dimana dalam paripurna harus sesuai quorum.

“Kita minta tanggapan dari fraksi lainnya, apakah akan dilanjutkan atau tidak,” ucapnya.

Selain Nofrizal, sejumlah fraksi yang ada di DPRD Pekanbaru juga enggan memberhentikan rapat paripurna ini. Hal itu disampaikan oleh fraksi PKS, Golkar, Demokrat dan juga Nasdem.

“Rapat tidak bisa di skor karna sudah quorum. Ini caratan untuk Pak Sekda agar kedepannya OPD dan camatnya dapat hadir,” tegas Ketua Fraksi Demokrat, Sigit Yuwono. ***