Rapat Dengar Pendapat DPRD Riau Bahas Nasib Guru Honorer dan PPPK: Dugaan Praktik KKN dalam Proses Seleksi

PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Syafaruddin Poti, bersama Komisi V DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Forum Perjuangan Seluruh Guru Honorer (PSGH) Riau dan Forum Guru PPPK Provinsi Riau pada Kamis, 16 Maret 2023. Pertemuan ini digelar di Ruang Rapat Komisi V DPRD Provinsi Riau dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Karmila Sari.

Rapat ini menjadi tindaklanjut atas simpang-siurnya nasib para guru PPPK yang belum menemui titik terang. Advokat Parlindungan, kuasa hukum dari Forum Guru PPPK, menyampaikan telah melayangkan somasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, dan Ketua Panitia Pelaksanaan Test Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) mengenai dugaan adanya praktik KKN oleh oknum-oknum kepala sekolah dalam proses seleksi PPPK. 

"Dan saya sebenarnya sudah diperintahkan oleh guru-guru ini sebagai pemberi kuasa kepada kami untuk melakukan upaya hukum, tapi lebih baik dilakukan upaya pendekatan terlebih dahulu melalui anggota DPRD Provinsi Riau dan melalui eksekutif agar ini bisa didengarkan baik-baik, agar segera direalisasikan," jelas Advokat Parlindungan. 

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, Arnita Sari, mengapresiasi langkah hukum yang ditempuh oleh para guru PPPK. "Saya tentunya sebagai wakil rakyat, memberi apresiasi terhadap pengabdian bapak-ibu. Ini persoalan data di negeri kita yang tidak pernah tuntas. Sampai dengan hari ini, semua perjuangan bapak-ibu semua kami catat dan perjuangkan di Komisi V," pungkasnya. 

Dalam rapat tersebut, Ketua Forum Guru PPPK Provinsi Riau, Mitiar Hamid, dan Ketua PSGH Riau, Parjo Ibrahim, juga menyampaikan aspirasi para guru honorer dan guru PPPK yang lulus seleksi. Mereka meminta agar pihak DPRD dan pemerintah Provinsi Riau segera menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para guru tersebut. 

Karmila Sari, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti permasalahan yang diangkat oleh para guru honorer dan PPPK. "Kami akan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Karmila. 

Selain itu, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau, Syamsurizal, mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal proses penyelesaian persoalan ini hingga tuntas. "Kami akan terus mengawal dan memastikan perjuangan para guru honorer dan PPPK ini sampai ada keputusan yang menguntungkan bagi mereka," tegas Syamsurizal. 

Diharapkan melalui rapat dengar pendapat ini, persoalan yang dihadapi oleh para guru honorer dan PPPK bisa segera terselesaikan, dan pihak terkait bisa menemukan solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Selain itu, kebijakan yang diambil juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Riau dan mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. ***